El Nino Mengintai, Suahasil Pastikan APBN Sudah Siapkan Anggaran

JAKARTA – Ancaman cuaca ekstrem  El Nino sejak beberapa bulan lalu menjadi salah satu faktor yang perlu diantisipasi pemerintah karena berpotensi memicu kekeringan berkepanjangan dan berdampak pada sektor pangan, air, kesehatan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.

Kondisi tersebut menuntut kesiapan anggaran agar pemerintah dapat bergerak cepat ketika risiko mulai meningkat.

Penyediaan anggaran antisipasi El Nino pun tidak hanya diperlukan untuk penanganan dampak, tetapi juga untuk memperkuat langkah mitigasi, menjaga ketersediaan pangan dan air, serta melindungi kelompok masyarakat yang paling rentan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyampaikan anggaran untuk mengantisipasi fenomena El Nino sudah disiapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Alokasinya termasuk ke anggaran kebencanaan dalam APBN yang memiliki fleksibilitas untuk merespons berbagai situasi yang berkembang.

"Di dalam APBN 2026 telah ada anggaran yang memang disiapkan untuk bencana," ujar Suahasil usai menghadiri Sidang Paripurna Luar Biasa Ke-2 Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/9).

Menurut dia, fleksibilitas anggaran diperlukan agar pemerintah dapat merespons berbagai situasi yang tak terduga, termasuk potensi bencana alam dan kekeringan akibat fenomena El Nino.

"Tentu fleksibilitas anggaran sangat diperlukan untuk memastikan bahwa anggarannya responsif terhadap situasi yang berkembang, situasi bencana alam, situasi kekeringan dan yang lainnya harus kita tangani," ujar Menkeu.

"Pressure dari berbagai macam kejadian yang tak terduga itu tentu harus kita tanggulangi untuk kebaikan masyarakat," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengungkapkan anggaran kebencanaan untuk 2026 dinaikkan secara signifikan menjadi Rp1,1 triliun menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Said, anggaran kebencanaan tersebut sebelumnya sebesar Rp494 miliar.

Ia mengatakan peningkatan anggaran itu akan terus diupayakan. Dari anggaran tersebut terdapat dana on call sebesar Rp256 miliar. Selain itu, terdapat Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp5 triliun untuk penanganan kebencanaan serta dana pooling insurance sebesar Rp14 triliun.

Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp10 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera.