Wali Kota Makassar Minta Ojol Bebas Ganjil-Genap BBM!

JAKARTA - Wali Kota Makassar Munafri "Appi" Arifuddin meminta pengemudi ojek online (ojol) mendapat pengecualian dari kebijakan pembatasan ganjil-genap untuk kendaraan roda dua. Menurutnya, pengemudi ojol memiliki tingkat mobilitas yang tinggi karena setiap hari menggunakan sepeda motor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Permintaan tersebut disampaikan Appi saat menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyaluran BBM Bersubsidi di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Senin (14/9/2026). Ia menilai kebijakan pengendalian BBM perlu mempertimbangkan karakteristik pekerjaan pengemudi ojol yang sangat bergantung pada kendaraan untuk mencari penghasilan.

"Teman-teman ojol ini kan mobilitas tinggi memenuhi kebutuhan, kalau bisa dilonggarkan kebijakan khusus di SPBU, direlaksasi terhadap ganjil-genap ini karena mereka beroperasi setiap hari," ujar Appi dalam rapat tersebut.

Appi mengatakan sepeda motor bagi pengemudi ojol bukan sekadar kendaraan pribadi, tetapi merupakan sarana utama untuk menjalankan pekerjaan. Karena itu, penerapan pembatasan BBM terhadap kendaraan ojol dinilai perlu dibedakan dari kendaraan pribadi yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari.

Menurut Appi, pemberian relaksasi terhadap pengemudi ojol dapat menjadi salah satu opsi untuk menjaga kelancaran aktivitas mereka. Kebijakan tersebut diharapkan tidak menghambat pengemudi dalam melayani masyarakat maupun mencari penghasilan di tengah penerapan pengendalian konsumsi BBM.

"Sekarang ini baru kita lihat, setelah dia berkurang, mungkin saudara-saudara kita, teman-teman ojol ini bisa dibuatkan kebijakan supaya diberikan kebebasan untuk tidak harus ganjil-genap," jelasnya.

Meski mengusulkan pengecualian, Appi menilai pemerintah tetap perlu membuat mekanisme pengawasan agar kebijakan tersebut tidak dimanfaatkan oleh pengguna kendaraan lain. Salah satu opsi yang diajukan adalah memberikan identitas atau tanda khusus pada kendaraan ojol sehingga petugas SPBU dapat melakukan verifikasi dengan lebih mudah.

"Ini perlu dipastikan petunjuk pelaksanaannya supaya benar-benar kepada ojol itu tidak salah sasaran atau tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mau main-main lagi di dalam situ," imbuh Munafri.

Selain persoalan pembatasan kendaraan, Appi juga meminta Pertamina lebih akurat dalam memetakan kebutuhan dan kuota pasokan BBM di setiap SPBU. Ia menilai penambahan pasokan seharusnya dapat dilakukan lebih cepat berdasarkan data konsumsi masyarakat sehingga antrean panjang dapat dicegah.

"Perlu antisipasi, selalu pada saat kurang, kuotanya ditambah. Artinya kebutuhan masyarakat ini kan, saya pikir Pertamina sudah tahu berapa konsumsi, tingkat konsumsi, dan sebagainya yang harus disediakan," saran Appi.

Menurutnya, ketersediaan BBM perlu disesuaikan dengan pola konsumsi masyarakat di setiap wilayah. Perbedaan antara permintaan dan pasokan dinilai dapat memicu antrean panjang sekaligus membuat masyarakat berpindah menggunakan jenis BBM tertentu yang masih tersedia.

"Nah, ini harus disesuaikan dengan kondisi yang ada sehingga memang ini harus benar-benar dipastikan memenuhi kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Appi juga menyoroti adanya disparitas harga antarjenis BBM yang menurutnya dapat memengaruhi pola konsumsi masyarakat. Perbedaan harga tersebut dinilai berpotensi mendorong migrasi penggunaan bahan bakar sehingga perlu menjadi perhatian dalam penataan distribusi BBM.

"Kita meminta kepada Pertamina untuk mengkaji lebih baik terkait disparitas supaya pola migrasi ini tidak memberatkan masyarakat," katanya.

Dalam evaluasi penyaluran BBM bersubsidi tersebut, Pemkot Makassar berharap kebijakan yang dihasilkan dapat lebih sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Pemerintah juga dinilai perlu memperhitungkan kelompok pekerja yang memiliki tingkat mobilitas tinggi dan sangat bergantung pada kendaraan dalam menjalankan aktivitas ekonomi.

Penerapan kebijakan pengendalian BBM terhadap pengemudi ojol menjadi salah satu hal yang dinilai perlu mendapat perhatian khusus. Hal ini karena sepeda motor menjadi bagian penting dari aktivitas kerja mereka, mulai dari mengantarkan penumpang hingga mengirimkan makanan dan barang kepada masyarakat.

Pemerintah Kota Makassar berharap evaluasi distribusi BBM dapat menghasilkan kebijakan yang lebih adil dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Appi menilai penataan distribusi energi tidak cukup hanya melihat aspek konsumsi, tetapi juga perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap kelompok pekerja yang menggantungkan penghasilan pada mobilitas kendaraan.

"Termasuk kelompok pekerja yang sangat bergantung pada mobilitas kendaraan seperti pengemudi ojol," pungkas Appi.