Korban Kekerasan Tembus 1.900 Orang, Sumut Siapkan Benteng Hukum Baru Lindungi Perempuan & Anak

MEDAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang merupakan isu dunia internasional.

"SKB (Surat Keputusan Bersama) ini menjadi payung hukum, dan landasan regulasi dalam perencanaan," ujar Wakil Gubernur Sumut Surya seusai menyaksikan penandatanganan SKB Tiga Menteri tentang Ruang Bersama Indonesia (RBI) di Kantor Gubernur Sumut, Senin.

Selain itu, lanjut dia, SKB tiga menteri tentang Ruang Bersama Indonesia ini juga untuk pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Sumatera Utara.

Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) pada 2025, tercatat, sebanyak 1.975 perempuan dan anak di Sumatera Utara menjadi korban kekerasan.

Angka tersebut mengalami peningkatan apabila dibandingkan pada 2024 yang berjumlah 1.822 korban.

Dari total korban kekerasan pada 2025, sebanyak 68,8 persen di antaranya merupakan anak-anak dengan rincian 905 anak perempuan, 455 anak laki-laki, dan 615 perempuan dewasa.

Penandatanganan SKB Tiga Menteri tentang RBI ini dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Choiri Fauzi, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

"SKB tersebut menjadi penganggaran program perlindungan perempuan dan anak di tingkat desa/kelurahan secara nasional," ujar Surya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tentang Ruang Bersama Indonesia guna pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

"Masalah perlindungan perempuan juga menjadi isu nasional, di PBB juga menjadi isu utama. Indonesia dalam berbagai visi dan misi Bapak Presiden juga menekankan dan mengutamakan masalah perlindungan perempuan dan anak," ucap Tito.

Seluruh pemerintah daerah di Indonesia diharapkan memasukkan program Ruang Bersama Indonesia dalam program kerja pada 2027, jelas Tito.