Apjatel Minta Penataan Infrastruktur Telekomunikasi Tetap Jaga Keandalan Layanan

Asosiasi menilai keterlambatan atau hambatan terhadap proyek tersebut berpotensi memengaruhi proses penataan infrastruktur dan, dalam kondisi tertentu, dapat berdampak terhadap keberlangsungan layanan yang digunakan masyarakat.

Karena itu, Apjatel meminta seluruh pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan serta menghindari tindakan yang dapat menghambat pekerjaan infrastruktur yang telah memiliki dasar perizinan.

Asosiasi juga menyoroti pentingnya menjaga keamanan dan kelancaran pekerjaan relokasi jaringan di lapangan. Apjatel menyatakan menolak tindakan penghambatan yang, menurut mereka, tidak memiliki dasar hukum, termasuk tindakan intimidasi atau gangguan terhadap proses pekerjaan.

Lima Komitmen Apjatel

Dalam menyikapi dinamika penataan infrastruktur telekomunikasi di Jakarta, Apjatel menyatakan tetap berpegang pada sejumlah komitmen utama.

Pertama, menjaga keberlangsungan layanan telekomunikasi sebagai kebutuhan penting masyarakat. Apjatel menyatakan setiap kebijakan yang berkaitan dengan infrastruktur jaringan perlu memperhatikan hak masyarakat untuk memperoleh layanan yang andal.

Kedua, mematuhi regulasi yang diterbitkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, mewakili aspirasi penyelenggara jaringan telekomunikasi agar kebijakan yang diterapkan juga mempertimbangkan keberlanjutan usaha dan kepastian hukum.

Keempat, membangun dialog dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk mencari solusi terhadap persoalan yang muncul dalam proses pembangunan dan penataan infrastruktur.

Kelima, menjaga kepentingan publik melalui upaya mempertahankan kualitas dan keberlangsungan layanan telekomunikasi di tengah proses penataan kota.

Apjatel menilai perkembangan teknologi telah menjadikan jaringan telekomunikasi sebagai salah satu infrastruktur penting dalam kehidupan perkotaan. Karena itu, penataan kota di masa depan tidak hanya berkaitan dengan jalan, trotoar, drainase, atau bangunan, tetapi juga harus mempertimbangkan infrastruktur digital yang menopang aktivitas masyarakat.

Di tengah proses penataan tersebut, Apjatel menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah sekaligus menjalankan perannya sebagai perwakilan industri. Bagi asosiasi, tantangannya adalah menemukan titik temu antara kebutuhan untuk menciptakan kota yang lebih tertata dengan kebutuhan masyarakat untuk tetap terhubung melalui layanan telekomunikasi yang andal.

Apjatel pun mengimbau seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan mengedepankan penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan pendekatan tersebut, penataan kota dan pembangunan infrastruktur telekomunikasi diharapkan dapat berjalan beriringan tanpa mengesampingkan kepentingan masyarakat maupun keberlangsungan industri.