Warga Bogor Kini Punya Tempat Mengadu! Karang Taruna Bentuk Lembaga Bantuan Hukum

KABUPATEN BOGOR – Kabar baik bagi masyarakat Kota Bogor yang membutuhkan pendampingan hukum. Karang Taruna menghadirkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai wadah bagi warga untuk menyampaikan pengaduan, berkonsultasi, hingga memperoleh bantuan dalam menghadapi berbagai persoalan hukum.

Karang Taruna Kabupaten Bogor, Jawa Barat, membentuk Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) untuk membantu masyarakat menyelesaikan berbagai persoalan hukum dan sosial.

Ketua Karang Taruna Kabupaten Bogor Heri Gunawan di Cibinong, Sabtu, mengatakan, pembentukan lembaga tersebut merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Sekolah Advokasi yang telah melatih hampir 2.000 kader di 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor.

"Ini sebagai wadah atau legitimasi bahwa sekolah advokasi berjalan memang untuk kepentingan masyarakat. Para kader yang sudah dilatih memiliki lembaga resmi untuk menolong dan mengadvokasi warga," kata Heri.

Ia menjelaskan, Sekolah Advokasi Karang Taruna telah memberikan pembekalan kepada ribuan kader mengenai berbagai persoalan masyarakat, mulai dari hukum, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan perempuan dan anak.

Dalam pelaksanaannya, Karang Taruna menghadirkan sejumlah praktisi untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada para peserta agar mampu melakukan pendampingan terhadap masyarakat di wilayah masing-masing.

Menurut Heri, program tersebut dilatarbelakangi masih banyaknya masyarakat yang mengalami kesulitan menyelesaikan persoalan administratif maupun mengakses pelayanan publik akibat keterbatasan informasi.

"Banyak permasalahan masyarakat yang sebetulnya tidak terlalu rumit, namun kekurangan pemahaman masyarakat sering kali menjadi kendala. Jadi sekolah advokasi ini diharapkan mampu menjadi solusi untuk masyarakat," ujarnya.

Ia mencontohkan masih adanya masyarakat yang belum memahami mekanisme mengakses pelayanan kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC) yang disediakan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Melalui program tersebut, pemerintah daerah berupaya memberikan jaminan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, termasuk kemudahan memperoleh layanan dengan menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) sesuai ketentuan yang berlaku.

Heri berharap kader Karang Taruna yang telah mengikuti pelatihan dapat membantu masyarakat memahami prosedur pelayanan kesehatan maupun menyelesaikan berbagai kendala birokrasi.

Selain persoalan kesehatan, para kader juga diharapkan mampu memberikan pendampingan awal terhadap persoalan pendidikan, hukum, serta perlindungan perempuan dan anak sebelum diteruskan kepada lembaga atau instansi yang berwenang.

Ia menegaskan, pembentukan LKBH menjadi bagian dari upaya memperkuat peran Karang Taruna agar tidak hanya bergerak dalam kegiatan kepemudaan, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap penyelesaian persoalan sosial.

"Kami berharap seluruh kader yang sudah dilatih di sekolah advokasi bisa menjadi kader yang benar-benar dirasakan keberadaannya bagi masyarakat," kata Heri.