Bekasi Kejar Investasi Hingga Rp70 Triliun

BEKASI - Sebagai upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi dan membuka peluang kerja secara lebih luas bagi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menargetkan realisasi investasi sepanjang tahun ini mencapai Rp70 triliun.“Sekarang nilai investasi yang sudah masuk di Kabupaten Bekasi Rp50 triliun. Saya punya target Rp70 triliun akan masuk ke Kabupaten Bekasi hingga akhir tahun ini,” kata Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja di Cikarang, Jabar, Minggu.

Dia menilai nominal target tersebut cukup realistis dan sangat memungkinkan untuk dicapai mengingat wilayahnya merupakan salah satu pusat industri terbesar di kawasan Asia Tenggara dengan aktivitas perusahaan yang sangat tinggi. Kondisi ini menjadi modal penting untuk terus menarik investasi baru ke daerah. Saat ini tercatat ada 9.100 perusahaan yang beroperasi di 11 kawasan industri dengan delapan di antaranya merupakan kawasan industri besar.

“Kalau termasuk yang terkecil atau berdasarkan kepemilikan Nomor Induk Berusaha, tercatat ada 58.000 perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bekasi,” katanya. Selain jumlah perusahaan dengan modal kawasan industri yang menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah, keberlangsungan investasi berkaitan erat dengan kondusivitas iklim berusaha yang mampu menarik minat penanam modal.

“Keberlangsungan investasi harus betul-betul ditopang dengan menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Kalau Bekasi goyang, kita tidak tahu ibu kota seperti apa. Makanya benar-benar dijaga kondusif,” ucapnya.

Pemerintah daerah memandang pekerja bukan sekadar bagian dari proses produksi, tetapi merupakan mitra strategis pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan keberlangsungan dunia usaha. “Hubungan industrial yang berkeadilan dan kondusivitas investasi sangat relevan dan menjadi komitmen bersama yang harus kita wujudkan. Buruh atau pekerja bukan sekadar faktor produksi, melainkan mitra strategis pembangunan ekonomi,” ucapnya.

Pemkab Bekasi menegaskan siap untuk menjadi fasilitator dalam membangun komunikasi antara pekerja, pengusaha dan pemerintah. Penyelesaian berbagai persoalan ketenagakerjaan diharapkan dapat dilakukan melalui dialog dan perundingan yang konstruktif.

“Saya akan tanda tangan yang diinginkan dan menjadi aspirasi rekan-rekan buruh, tentu saja melalui mekanisme perundingan serta tetap dalam batasan sesuai kemampuan perusahaan. Kami juga berupaya menjaga iklim investasi tetap kondusif, memberikan kemudahan bagi para investor yang ingin masuk Bekasi,” kata dia.

10 Juta Liter

Sementara itu, terkait kekeringan Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menyalurkan 10 juta liter air bersih kepada warga kekeringan sejak distribusi perdana Selasa (9/6). Bantuan didistribusikan secara kolaboratif di bawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi dengan melibatkan sejumlah pihak termasuk TNI-Polri. “Hingga akhir pekan ini sudah 10 juta liter air bersih yang kami distribusikan. Bantuan terus kami lanjutkan sepanjang masih dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar sekaligus mencegah krisis air bersih,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi Muchlis di Cikarang, Minggu.

Dia menjelaskan musibah kekeringan sepanjang musim kemarau tahun ini mengakibatkan warga di 45 desa pada 13 wilayah kecamatan mengalami kesulitan mengakses air bersih. Tercatat ada 296 titik yang menjadi sasaran pendistribusian bantuan. Selain berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan air masyarakat, kekeringan juga mempengaruhi sektor pertanian. Tercatat sedikitnya 949 hektare lahan pertanian di 41 desa yang tersebar pada 13 kecamatan mengalami dampak kekeringan.

Muchlis memastikan distribusi air dilakukan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah yang mengalami kekurangan air bersih. “Bantuan air bersih maupun air minum terus kami distribusikan kepada masyarakat terdampak kekeringan. Ini menjadi salah satu upaya kami memenuhi kebutuhan utama masyarakat,” ujarnya.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi Dodi Supriadi melanjutkan bantuan juga diberikan dalam bentuk penyediaan sarana penampungan air di sejumlah wilayah terdampak. PMI Pusat memberikan satu unit toren berkapasitas 5.000 liter dan satu toren 2.000 liter ke Desa Ridogalih, Kecamatan Cibarusah. Jumlah yang sama juga diberikan kepada warga terdampak di Desa Medalkrisna, Kecamatan Bojongmangu.