JAKI Raih Penghargaan Smart City Dunia di Korea Selatan

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Unit Pengelola Jakarta Smart City (JSC) kembali mendapat pengakuan internasional atas inovasi layanan digital. Jakarta meraih penghargaan kategori Outstanding City–Overseas Cities dalam World Smart City Expo (WSCE) 2026 Award yang berlangsung di Busan, Korea Selatan.

Penghargaan tersebut diberikan atas inovasi JAKI: AI-Enabled Citizen Complaint Platform for a Trusted Global City. Inovasi ini dinilai mampu mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kota dengan memanfaatkan teknologi digital.

WSCE 2026 digelar pada 9–11 September 2026 dengan mempertemukan pemerintah, pelaku industri, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan dari sejumlah negara. Ajang tersebut membahas perkembangan kota cerdas sekaligus memberikan penghargaan kepada kota dan institusi yang menghadirkan inovasi teknologi, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI.

Kepala Unit Pengelola Jakarta Smart City Ponirin Ariadi Limbong mengatakan penghargaan tersebut menjadi bentuk pengakuan terhadap pengembangan JAKI sebagai platform layanan digital Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, pengembangan JAKI terus dilakukan agar dapat mengikuti kebutuhan masyarakat yang semakin beragam.

Limbong menjelaskan JAKI saat ini telah berkembang dari platform pengaduan masyarakat menjadi pusat integrasi berbagai layanan publik. Platform tersebut telah menghubungkan 107 layanan publik dari 61 perangkat daerah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

"JAKI kami kembangkan sebagai ekosistem layanan digital yang menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan berbagai layanan pemerintah dalam satu platform. Penghargaan ini menjadi penyemangat untuk terus menghadirkan inovasi yang mampu menjawab persoalan perkotaan dan meningkatkan kualitas layanan publik," ujar Limbong di Busan, Jumat (11/9).

Dalam rangkaian WSCE 2026, Limbong juga mendapat kesempatan menjadi pembicara dalam panel bertajuk “Jakarta as a Global City: Digital Integration for Sustainable Public Services”. Dalam forum tersebut, ia memaparkan strategi Jakarta dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan.

Sejumlah inovasi Jakarta turut dipaparkan dalam forum tersebut, termasuk integrasi lebih dari 100 layanan publik melalui JAKI. Selain itu, Limbong menjelaskan sistem transportasi terpadu JakLingko, ekosistem UMKM JakPreneur, serta pengelolaan sampah berbasis teknologi melalui Waste to Energy.

Menurut Limbong, transformasi digital di perkotaan tidak cukup hanya mengandalkan perkembangan teknologi. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia serta kerja sama antar kota juga diperlukan agar pemanfaatan teknologi dapat berjalan secara berkelanjutan.

Melalui program Jakarta-Seoul Connect, Pemprov DKI Jakarta bersama Seoul National University Global R&DB Center juga menjajaki pengembangan program peningkatan kapasitas bagi pemimpin sektor publik. Program tersebut dirancang melalui pembelajaran daring yang disesuaikan dengan kebutuhan Jakarta.

Kerja sama tersebut berpotensi diperluas untuk mendukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan di kota-kota lain di Indonesia. Dengan demikian, pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dari pengembangan kota cerdas dapat turut dimanfaatkan di wilayah lain.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Marulina Dewi mengatakan penghargaan WSCE 2026 menunjukkan bahwa pengembangan layanan digital Jakarta mendapat perhatian di tingkat internasional. Menurutnya, transformasi tersebut sejalan dengan agenda Jakarta sebagai kota global yang tetap menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai salah satu prioritas.

"Penghargaan ini menunjukkan bahwa upaya Jakarta membangun layanan digital yang dekat dengan masyarakat mendapat apresiasi internasional. JAKI menjadi bagian dari perjalanan Jakarta menuju kota global yang memanfaatkan teknologi untuk memperkuat kepercayaan, membuka ruang partisipasi, dan merespons kebutuhan masyarakat secara terintegrasi," kata Marulina.

Ia menambahkan, pemanfaatan teknologi dalam layanan pemerintahan diharapkan tidak hanya membuat pelayanan menjadi lebih terintegrasi. Kehadiran layanan digital juga diharapkan dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat melalui akses pelayanan serta ruang partisipasi yang lebih mudah.