Dua Korban MBG Karo ke Jakarta, Evaluasi Keamanan Pangan Kembali Mendesak

Medan - Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta publik menghentikan komentar negatif dan perundungan terhadap dua siswa asal Kabupaten Karo yang diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG).

Bobby mengatakan pemulihan korban tidak cukup hanya dilakukan secara medis, tetapi juga harus mencakup kondisi mental dan psikologis, terutama setelah kasus tersebut menjadi perhatian publik.

"Saya minta tolong kepada kita semua. Yang perlu dipulihkan bukan hanya kesehatan medis, tapi juga mentalnya dan juga psikis," kata Bobby setelah mengantarkan kedua korban ke Jakarta melalui Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, Sabtu (12/9).

Menurut dia, hasil pemeriksaan psikologis menunjukkan adanya gangguan mental pada sebagian korban yang antara lain dipicu komentar negatif dan perundungan di media sosial.

"Jangan terlalu 'di-blow up' karena hasil pemeriksaan ada empat poin. Poin keempat itu, anak kita ini mentalnya terganggu karena siber bullying, seolah-olah mencari perhatian. Ini mengganggu mental anak-anak kami," jelas Bobby.

Ia mengatakan tim medis juga telah meminta para siswa mengurangi aktivitas di media sosial selama masa pemulihan. Publik pun diminta menahan diri agar tidak menambah tekanan terhadap korban.

"Ini demi penyembuhan anak-anak kita, jangan terlalu memberikan tekanan dari luar. Fokus kita adalah membantu mereka pulih," tuturnya.

Bobby menjelaskan dua siswa, yakni Febiona Br Purba dan Agnesia Parulina Br Silitonga, dibawa ke Jakarta atas permintaan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mendapatkan penanganan dan pemantauan lebih lanjut.

Menurut Bobby, secara medis kondisi kedua siswa tersebut telah ditangani tim dokter di Karo maupun Sumatera Utara. Namun, keduanya masih membutuhkan penanganan lebih lanjut karena kondisi psikologis dan trauma yang dinilai lebih berat dibandingkan korban lainnya.

"Wakil Presiden menyampaikan agar ada penanganan langsung dan dimonitor. Ada dua anak yang indikasi medis dan traumanya lebih tinggi daripada teman-temannya, sehingga dibawa ke Jakarta," tutur Bobby.

Penanganan korban menjadi salah satu sisi dari persoalan dugaan keracunan MBG. Di sisi lain, berulangnya kejadian serupa membuat aspek keamanan pangan dalam program tersebut kembali dipertanyakan.

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) bahkan mengusulkan agar MBG dimasak dan disajikan langsung di kantin sekolah untuk memperketat pengawasan keamanan pangan. Ketua Umum IDAI Piprim Basarah Yanuarso menegaskan standar keamanan pangan tidak boleh dikompromikan.

"Standar keamanan pangan itu sangat ketat dan tidak bisa ditawar-tawar lagi," kata Piprim di Jakarta, Jumat (11/9).

Menurut Piprim, pengolahan makanan di kantin sekolah memungkinkan makanan disajikan lebih hangat dan segar. Penyajian juga dapat disesuaikan dengan selera anak, misalnya melalui konsep prasmanan.

Usulan tersebut disampaikan IDAI sebagai respons terhadap kejadian keracunan yang berulang dalam pelaksanaan MBG. Piprim menilai tujuan memberikan asupan bergizi kepada anak harus berjalan beriringan dengan jaminan bahwa makanan yang diberikan benar-benar aman dikonsumsi.

Karena itu, IDAI mendorong pemerintah melakukan evaluasi secara objektif dan menyeluruh terhadap konsep pelaksanaan MBG, terutama dari sisi keamanan pangan.

Evaluasi Program

Senada dengan Piprim, Prof. Dr. Damayanti Rusli dari Unit Kerja Koordinasi (UKK) Nutrisi dan Penyakit Metabolik IDAI mengatakan keracunan pangan dapat dipengaruhi berbagai faktor, baik dari makanan maupun proses pengolahannya.

"Yang kedua adalah si orang sendiri, orang tersebut yang menyebabkan hazardnya tadi. Jadi, bisa dari makanannya, bisa dari perilakunya untuk mengolah makanan," katanya.

Ia menjelaskan risiko dapat muncul akibat paparan bahaya biologis, kimia, maupun fisik, termasuk bakteri, jamur, cacing, dan pestisida. Kesalahan dalam pengolahan juga dapat meningkatkan risiko, seperti mencampurkan makanan mentah dengan makanan matang, penyimpanan pada temperatur yang tidak tepat, atau bahan makanan yang kurang bersih saat dicuci.

Dengan demikian, dugaan keracunan MBG di Karo tidak semestinya berhenti pada penanganan korban. Perlindungan terhadap anak dari perundungan memang penting, tetapi evaluasi terhadap rantai penyediaan makanan, pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga penyajian juga perlu diperkuat agar persoalan serupa tidak terus berulang.

Pemerintah sebelumnya juga memastikan korban mendapatkan pelayanan kesehatan dan biaya pengobatan ditanggung hingga pulih.

Kasus Karo sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang berhasil disalurkan, tetapi juga dari kemampuan memastikan setiap makanan yang sampai ke tangan anak memenuhi standar keamanan pangan.