Arahkan Kenaikan Belanja ke Sektor-Sektor Pengungkit Ekonomi

Ia menegaskan keberhasilan belanja vokasi harus diukur berdasarkan hasil akhirnya. Indikatornya antara lain jumlah peserta yang memperoleh pekerjaan, mengalami peningkatan produktivitas, atau mampu membuka dan mengembangkan usaha setelah mengikuti pelatihan.

“Jangan berhenti pada berapa orang yang dilatih dan berapa sertifikat yang diterbitkan. Pemerintah perlu melihat apakah setelah pelatihan mereka benar-benar bekerja, produktivitasnya meningkat, atau usahanya berkembang,” kata Rommy.

Di DIY, kebutuhan vokasi dapat dipetakan berdasarkan karakter masing-masing wilayah. Kota Yogyakarta dan Sleman, misalnya, membutuhkan tenaga di bidang layanan pariwisata, teknologi informasi, animasi, dan produksi konten digital. Sementara Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul memiliki kebutuhan penguatan keterampilan di bidang kriya, pengolahan pangan, pertanian, serta usaha berbasis potensi lokal.

Program pemagangan juga harus dirancang sebagai proses pembelajaran di tempat kerja, bukan sekadar menempatkan siswa atau peserta pelatihan di perusahaan. Karena itu, perusahaan perlu memiliki pelatih tempat kerja yang mampu membimbing peserta berdasarkan target kompetensi yang jelas.

Dorong Pertumbuhan

Dosen Magister Ekonomi Terapan Universitas Katolik Atma Jaya, YB. Suhartoko menegaskan, kunci utama bukan hanya besarnya belanja, melainkan efektivitasnya dalam mendorong pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja.

Suhartoko menjelaskan, pengeluaran pemerintah memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan sebagai penjaga stabilitas perekonomian.

“Pada situasi perekonomian bergairah dan inflatoir, pemerintah harus melakukan kebijakan kontraktif untuk mengerem pertumbuhan ekonomi yg sangat tinggi yg menimbulkan inflasi tinggi. Sebaliknya dalam situasi perekonomian lesu pemerintah melakukan kebijakan ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi dan penyerapan tenaga kerja,” kata Suhartoko

Menurutnya, kondisi saat ini membutuhkan peran pemerintah sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi tinggi dan penyerapan tenaga kerja.

Masalahnya ada dua persoalan besar dalam kebijakan fiskal di tengah tingginya pengeluaran dan terbatasnya penerimaan negara. Pertama, perlunya perencanaan strategis dan masif dalam mengatasi persoalan volatilitas perekonomian. “Terkuncinya beberapa pengeluaran APBN, mau tidak mau ruang fiskal untuk mempengaruhi perekonomian juga terbatas,” jelasnya.

Persoalan kedua adalah rendahnya efektivitas penyerapan anggaran. Suhartoko menyoroti kebiasaan realisasi anggaran, terutama di daerah, yang sering menumpuk di akhir tahun.

“Berdasarkan histori realisasi penyerapan anggaran, terutama daerah, seringkali dilakukan menjelang akhir tahun, ini menunjukkan strategi, monitoring dan evaluasi tidak efektif, sehingga dampak multipliernya rendah. Di sinilah APBN dan APBD masih berkutat persoalan persoalan teknis,” tegasnya.