Pentagon Geger! 50 Pejabat Militer AS Dipaksa Jalani Tes Poligraf untuk Ungkap Kebocoran Stok Amunisi

WASHINGTON – Pentagon mengerahkan penyelidikan dengan menggunakan alat pendeteksi kebohongan untuk menyisir pejabat tinggi militer dan mengidentifikasi pihak yang membocorkan informasi mengenai persediaan amunisi Amerika Serikat (AS), menurut laporan media AS.

Pada Juli, muncul laporan bahwa AS melakukan pembatasan penggunaan amunisi, khususnya rudal pencegat, karena kekhawatiran terhadap pasokan setelah beberapa bulan terlibat dalam pertempuran dengan Iran.

Para pejabat pemerintahan dengan tegas membantah laporan tersebut. Presiden Donald Trump mengatakan Amerika Serikat “memiliki banyak amunisi, dari berbagai jenis”, meskipun mengakui bahwa “untuk beberapa jenis yang lebih canggih, kami tentu ingin memiliki lebih banyak”.

Pada Jumat (4/9) malam waktu setempat, The New York Times melaporkan sekitar 50 anggota staf militer dari Joint Staff—staf perencana dan penasihat Pentagon—diwajibkan menjalani tes poligraf sebagai bagian dari penyelidikan mengenai bagaimana informasi rahasia tentang persediaan amunisi bisa sampai ke tangan wartawan.

CBS News kemudian turut melaporkan penggunaan alat pendeteksi kebohongan dalam skala luas tersebut. Namun, media itu menambahkan bahwa Ketua Kepala Staf Gabungan AS, Jenderal Dan Caine, tidak menjalani tes poligraf.

Kedua media tersebut mengutip sumber-sumber pejabat yang tidak disebutkan namanya.

Ketika AFP meminta konfirmasi mengenai laporan tersebut, juru bicara utama Pentagon Sean Parnell menolak berkomentar mengenai “personel internal atau masalah investigasi”. Namun, ia menegaskan bahwa Pentagon “menganggap semua kebocoran informasi rahasia terkait keamanan nasional sebagai persoalan yang sangat serius dan melakukan penyelidikan sebagaimana mestinya”.

“Menjaga keamanan informasi rahasia sangat penting untuk memastikan keamanan Amerika Serikat dan pasukan kami yang dikerahkan di seluruh dunia,” kata Parnell.

The New York Times dan CBS News sama-sama menyoroti skala pelaksanaan tes poligraf tersebut.

Tes pendeteksi kebohongan merupakan prosedur rutin dalam pemeriksaan latar belakang dan perpanjangan izin keamanan bagi pegawai pemerintah yang memiliki akses terhadap rahasia negara paling sensitif.

Namun, penggunaan alat tersebut secara luas sebagai bagian dari penyelidikan kebocoran informasi tergolong jarang, bahkan disebut belum pernah terjadi sebelumnya, menurut kedua media tersebut dengan mengutip analis dan pejabat yang tidak disebutkan namanya.