AI Tak Boleh Sekadar Gimmick, Menkomdigi Tuntut Manfaat Nyata bagi Rakyat

JAKARTA – Pengembangan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) semakin menjadi bagian penting dalam agenda transformasi digital Indonesia.

Teknologi ini tidak hanya menawarkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga membuka peluang baru di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, pertanian hingga industri.

Pemerintah pun mendorong pembangunan ekosistem AI yang mencakup infrastruktur, data, talenta, riset, hingga aplikasi agar Indonesia tidak sekadar menjadi pengguna teknologi.

Namun, percepatan AI harus diimbangi dengan tata kelola yang kuat. Pengembangan teknologi perlu berjalan beriringan dengan perlindungan data, keamanan, transparansi, serta penguatan kemampuan sumber daya manusia agar manfaat AI dapat dirasakan luas tanpa mengabaikan risikonya.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, menegaskan pengembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, AI tidak boleh berhenti pada kecanggihan teknologi, tetapi harus digunakan untuk menjawab kebutuhan dan persoalan kehidupan sehari-hari.

“Tujuan bersama kita adalah mengembangkan Meaningful AI, yaitu AI yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Meutya dalam XI International Scholas Chairs Congress 2026 di Kura-Kura Bali, Jumat (4/9).

Ia mengatakan AI telah bergerak cepat dari tahap eksperimentasi menuju kehidupan sehari-hari. Teknologi ini semakin banyak digunakan untuk mendukung pembelajaran, pekerjaan, layanan kesehatan, pelayanan publik, hingga pengambilan keputusan.

Perkembangan tersebut harus diikuti kesiapan manusia dan institusi untuk memastikan AI digunakan bagi tujuan yang bermakna.

“Pertanyaannya bukan lagi semata-mata apa yang mampu dilakukan mesin, tetapi apakah manusia dan institusi siap mengarahkan AI menuju tujuan yang bermakna,” ujar Meutya.

Meutya menjelaskan, Meaningful AI mencakup lima dimensi. Pertama, AI for Productivity, untuk meningkatkan efektivitas kerja masyarakat dan organisasi.

Kedua, AI for Public Good, untuk memperbaiki pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan sistem pangan.

Ketiga, AI for Inclusion, untuk memperluas akses terhadap pengetahuan, kesempatan, dan layanan dasar.

Keempat, AI for Competitiveness, untuk memperkuat talenta, riset, inovasi, dan bisnis Indonesia.

Kelima, AI for Resilience, untuk membantu masyarakat menghadapi ancaman keamanan siber, bencana, risiko iklim, dan berbagai gangguan lainnya.

Meutya mengatakan Indonesia harus membangun kemampuan sendiri dengan menyelaraskan kebijakan, riset, talenta, investasi, infrastruktur, dan implementasi AI berdasarkan kebutuhan dan nilai-nilai nasional.

Implementasi Meaningful AI, katanya, harus dapat diukur dari dampaknya. Di sektor pertanian, teknologi Internet of Things (IoT) telah membantu mengurangi penggunaan pupuk lebih dari 40 persen, sedangkan di sektor perikanan teknologi digital meningkatkan produksi lebih dari 40 persen.

Kemkomdigi juga memfasilitasi 150 pelaku UMKM di Wonogiri dan Banyuwangi dalam pemanfaatan AI untuk perencanaan bisnis, foto produk, branding, konten, dan pemasaran digital.

Pemerintah pada saat yang sama memperkuat tata kelola AI dengan menyiapkan Peta Jalan AI Nasional 2026–2029 dan regulasi etika AI berbasis risiko.

Kerangka tata kelola tersebut menempatkan kemanusiaan, keselamatan, transparansi, akuntabilitas, pelindungan data pribadi, keberlanjutan lingkungan, dan kekayaan intelektual sebagai bagian dari nilai yang harus dijaga dalam pengembangan AI.

Meutya mengatakan pemerintah harus menyediakan arah dan perlindungan, sementara seluruh ekosistem harus memastikan AI tetap terhubung dengan nilai kemanusiaan dan kebutuhan masyarakat.

"Masa depan AI tidak hanya ditentukan oleh algoritma, kapasitas komputasi, atau besarnya investasi. Masa depan AI juga ditentukan oleh nilai-nilai yang kita pertahankan, pilihan yang kita buat, dan tanggung jawab yang kita emban,” ujar Meutya.