Putin dan Xi Bahas Ketidakpastian Tatanan Global

Rabu, 02 Sep 2026, 02:45 WIB

BISHKEK - Presiden Russia, Vladimir Putin, dan Presiden Tiongkok. Xi Jinping, pada Senin (31/8) bertemu dan melakukan pembicaraan di Kyrgyzstan, tempat selusin kepala negara lainnya juga berkumpul untuk mengikuti KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO). Kedua pemimpin negara itu terakhir kali bertemu pada Mei lalu.

Turut hadir di KTT blok regional yang digelar di Bishkek itu pemimpin dari Iran, Masoud Pezeshkian, Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, Presiden India, Narendra Modi, dan Presiden Pakistan, Shehbaz Sharif, serta sejumlah pemimpin negara lain.

Ket. Foto: Presiden Russia, Vladimir Putin, berjabat tangan dengan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, saat keduanya bertemu di sela-sela KTT Shanghai Cooperation Organisation (SCO) di Bishkek, Kyrgyzstan, pada Senin (31/8). Dalam pertemuan itu, Xi dan Putin menyatakan soal ketidakpastian tatanan internasional yang kian meningkat. — Sumber: AFP/Kristina Solovyova

KTT SCO ini berlangsung empat setengah tahun setelah invasi Moskwa ke Ukraina dan enam bulan setelah dimulainya perang antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.

Putin dan Xi sebelumnya telah menggunakan KTT SCO untuk mempromosikan visi mereka tentang dunia multipolar dan menampilkan front persatuan melawan Barat.

Xi mengatakan kepada Putin bahwa dia senang bisa bertemu dengannya, dan menyatakan bahwa hubungan Russia-Tiongkok telah menjadi lebih solid dan prospek hubungan kedua negara  akan semakin cerah.

"Tingkat ketidakpastian dalam tatanan internasional jelas telah meningkat," kata pemimpin Tiongkok itu.

Sementara itu Putin mengatakan kepada Xi bahwa jalinan kerja sama kedua negara telah berkembang dengan sukses di semua bidang.

Saat ini perekonomian Russia semakin bergantung pada Tiongkok setelah invasi Moskwa selama 4,5 tahun ke Ukraina. Sementara itu negara-negara Barat telah menyerukan kepada Beijing untuk menekan Moskwa agar mengakhiri serangannya.

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan kepada media Russia bahwa keduanya hanya membahas perang Ukraina secara sepintas.

Selain dengan Xi Jinping, Putin juga mengadakan pembicaraan terpisah dengan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian. Russia dan Iran yang termasuk negara-negara yang paling banyak dikenai sanksi di dunia, telah memperdalam hubungan militer dan ekonomi mereka secara besar-besaran sejak Moskwa menginvasi Ukraina.

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, telah memperingatkan Moskwa dan Beijing agar tidak mempersenjatai Iran.

Pertemuan Putin dengan Pezeshkian berlangsung beberapa hari setelah direktur CIA, John Ratcliffe, melakukan kunjungan langka ke Moskwa, dengan media AS berspekulasi bahwa ia mungkin telah membahas isu Ukraina dan Iran dengan rekan-rekannya dari Russia.

Raih Momentum

Secara historis, SCO fokus membahas isu-isu ekonomi, tetapi telah meraih momentum dalam beberapa tahun terakhir di bawah kepemimpinan Moskwa dan Beijing. Selain 10 anggotanya, kini organisasi tersebut memiliki 15 mitra dialog, termasuk dengan Turki, Arab Saudi, dan Qatar. Selain itu, terdapat dua negara pengamat yaitu Afghanistan dan Mongolia.

KTT Bishkek berlangsung pada saat beberapa anggota SCO berada di tengah-tengah perang nyata atau perang dagang, dengan pemberlakuan tarif AS terhadap barang-barang Tiongkok dan India.

Bulan ini, AS memberlakukan sanksi sekunder terhadap mitra dagang Iran di sektor emas, teknologi, aset digital, penerbangan, dan transportasi maritim, dengan tujuan melumpuhkan ekonomi Teheran.  Selain itu Washington DC juga mengancam sekutu Iran dengan sanksi. 

Tiongkok yang merupakan negara importir utama minyak Iran, menanggapi ancaman AS itu dengan mengatakan bahwa mereka akan dengan tegas membela kepentingannya.

Sedangkan Iran yang telah dikenai sanksi sejak revolusi tahun 1979, secara konsisten menyatakan bahwa mereka tidak akan menyerah pada tekanan ekonomi walau Presiden Pezeshkian mengakui bahwa negaranya saat ini menghadapi kesulitan ekonomi. 

“Teheran percaya bahwa keanggotaan dan partisipasi aktifnya dalam aliansi seperti SCO ini dapat memungkinkannya untuk menghindari sanksi AS dan Eropa, walau manfaat nyata dari kelompok tersebut masih belum pasti," ungkap Mohammad Hassan Najmi, seorang pakar hubungan internasional. AFP/I-1

Redaktur: Ilham Sudrajat

Penulis: AFP

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.