Kepuasan Publik ke Prabowo-Gibran Terus Turun, Poltracking Beri 5 Saran

Jakarta -Lembaga survei Poltracking Indonesia merekomendasikan lima agenda perbaikan kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyusul tren penurunan tingkat kepuasan publik.

Peneliti Senior Poltracking Indonesia Masduri Amrawi mengatakan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah yang masih mencapai 63,2 persen dapat menjadi modal sosial untuk melakukan berbagai perbaikan.

"Angka 63,2 persen ini bukan sekadar statistik, melainkan amunisi politik dan sosial yang kuat bagi duet Prabowo-Gibran untuk segera mengeksekusi lima rumusan kebijakan strategis demi mengatrol kesejahteraan rakyat secara nyata," ujar Masduri dalam keterangannya di Jakarta, Senin (31/8).

Berdasarkan survei yang dilakukan pada 14-20 Agustus 2026, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tercatat 55,1 persen, sedangkan tingkat kepercayaan publik mencapai 63,2 persen.

Angka kepuasan tersebut terus menurun dibandingkan hasil survei sebelumnya. Poltracking mencatat kepuasan publik sebesar 78,1 persen pada Oktober 2025, 74,1 persen pada Maret 2026, 72,2 persen pada Mei, 58,4 persen pada Juli, hingga menjadi 55,1 persen pada Agustus 2026.

Dari sejumlah bidang, kepuasan tertinggi terdapat pada pendidikan sebesar 63,9 persen, sosial budaya 63,7 persen, kesehatan 62,6 persen, serta pertahanan dan keamanan 61,6 persen. Sementara bidang ekonomi menjadi yang terendah dengan 41,8 persen.

Untuk memperbaiki kinerja pemerintah, agenda pertama yang direkomendasikan adalah menjaga daya beli masyarakat dan memperluas lapangan kerja. Sebanyak 44,3 persen responden menyebut mahalnya kebutuhan pokok sebagai persoalan utama, sementara 62,5 persen menilai pengeluaran rumah tangga kini lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.

Agenda kedua adalah mengevaluasi ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Selanjutnya, Poltracking mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan dan komunikasi publik, penguatan penegakan hukum serta pemberantasan korupsi, dan penguatan mekanisme checks and balances sekaligus harmonisasi hubungan Presiden dan Wakil Presiden.

Survei melibatkan 1.220 responden di 38 provinsi dengan metode stratified multistage random sampling. Survei dilakukan secara tatap muka dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.