UMKM Diminta Terintegrasi ke Rantai Ekonomi Nasional, Ini Strategi Pemerintah di 2027

Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty meminta Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memastikan sektor UMKM semakin terintegrasi ke dalam rantai perekonomian nasional melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027.

Menurut Evita, penguatan UMKM tersebut sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa, pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.

"Setiap alokasi anggaran memiliki keterkaitan yang jelas dengan target kinerja program prioritas serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Evita saat rapat bersama Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (31/8).

Ia menilai kebijakan anggaran untuk sektor UMKM perlu diarahkan pada penguatan akses pembiayaan, peningkatan kapasitas dan produktivitas, perluasan pasar, serta percepatan digitalisasi.

Selain UMKM, Evita meminta Kementerian Pariwisata mengarahkan anggaran 2027 untuk meningkatkan kualitas destinasi, pelayanan, konektivitas, dan daya saing pariwisata sekaligus memperluas manfaatnya bagi masyarakat dan perekonomian daerah.

Menurut dia, UMKM dan pariwisata memiliki peran strategis karena tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperluas pemerataan pendapatan, dan memperkuat ekonomi masyarakat.

Karena itu, Evita meminta kedua kementerian menjelaskan program yang mengalami peningkatan maupun penurunan anggaran serta dampaknya terhadap target yang akan dicapai pada 2027.

"Kita berharap tentunya rencana kerja dan anggaran tahun 2027 yang telah disusun oleh masing-masing kementerian dapat selaras dengan rencana kerja pemerintah atau RKP tahun 2027 sekaligus menjawab berbagai tantangan pembangunan di sektor pariwisata dan UMKM," ujarnya.

Pemberdayaan UMKM

Menanggapi hal tersebut, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah tengah berupaya menyinergikan program pemberdayaan dan pelayanan UMKM yang selama ini tersebar di berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.

"Melalui program Prokesra (Pro Kesejahteraan Rakyat), kami sudah mengonsolidasikan kurang lebih hampir sekitar 20 kementerian lembaga terkait sinergi dan integrasi program UMKM," kata Maman di Jakarta, Senin.

Menurut Maman, pelayanan dan pemberdayaan UMKM menghadapi tantangan karena programnya tersebar di tingkat kementerian, lembaga, provinsi hingga kabupaten/kota.

"Artinya yang menjadi salah satu tantangan kita adalah bagaimana kita bisa menyinergikan, mengonsolidasikan dan mengintegrasikan program-program yang tersebar di seluruh kementerian, provinsi dan kabupaten-kota itu bisa terintegrasi secara baik," ujarnya.

Ia mengatakan Kementerian UMKM telah mengonsolidasikan sejumlah program dengan instansi terkait melalui kerja sama untuk mempermudah akses pelaku UMKM terhadap berbagai layanan.

Selain itu, pemerintah berupaya memperbaiki akses UMKM terhadap legalitas dan sertifikasi, sekaligus memperluas pemasaran, digitalisasi, dan pembiayaan.

"Kami juga berupaya memberikan akses pemasaran dan digital karena masih menjadi tantangan. Dan yang terakhir adalah akses pembiayaan," katanya.