BPBD Bali Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Luasan Dampak Kemarau

Denpasar - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali meningkatkan pemantauan dan kesiapsiagaan di seluruh wilayah untuk menghadapi meluasnya dampak musim kemarau 2026 yang mengakibatkan kekeringan hingga memicu kebakaran hutan dan lahan.

"Kondisi musim kemarau tahun ini perlu menjadi perhatian bersama, berdasarkan perkiraan BMKG musim kemarau 2026 berlangsung lebih panjang, lebih kering, serta disertai suhu yang relatif lebih tinggi dari normal, sehingga meningkatkan potensi kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta kebakaran permukiman," kata Kepala Pelaksana BPBD Bali I Gede Teja Bhusana di Denpasar, Sabtu.

Berdasarkan pemantauan BPBD Bali periode 11 April hingga 28 Agustus 2026, bencana kekeringan tercatat telah berdampak terhadap 529 kepala keluarga (KK) yang tersebar di 14 desa/kelurahan pada tiga kabupaten, yakni Buleleng, Jembrana, dan Karangasem.

Di Kabupaten Buleleng, wilayah terdampak meliputi Desa Sinabun, Desa Madenan, dan Desa Menyali.

Sementara di Kabupaten Jembrana melanda Kelurahan Pendem, Desa Asahduren, Desa Pergung, Kelurahan Bale Agung, Desa Berangbang, Desa Yeh Embang Kauh, Desa Tukadaya, serta Desa Manistutu.

Adapun di Kabupaten Karangasem, kekeringan melanda Desa Baturinggit, Desa Tianyar Timur, dan Desa Tianyar.

Gede Teja menjelaskan bahwa BPBD Bali bersama pemerintah kabupaten/kota merespons kondisi tersebut secara cepat melalui penanganan krisis air bersih.

Hingga periode pelaporan 28 Agustus, total sebanyak 611.200 liter air bersih telah disalurkan kepada warga terdampak.

Rinciannya, distribusi air bersih terbesar dilakukan di Kabupaten Jembrana sebanyak 356.200 liter, disusul Kabupaten Buleleng sebanyak 190.000 liter, dan Kabupaten Karangasem sebanyak 65.000 liter.

Selain menanggulangi krisis air, BPBD Bali juga memperketat pengawasan terhadap risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta fasilitas pengelolaan sampah akibat kondisi yang sangat kering.

Ia mencatat peristiwa karhutla dengan luasan signifikan telah terjadi di beberapa lokasi, yaitu di Buleleng yang melanda Kecamatan Gerokgak setinggi sekitar 91,52 hektare dan Kecamatan Seririt sekitar 5 hektare.

Di Kabupaten Klungkung, kebakaran di tengah musim kemarau juga telah menghanguskan sekitar 15 hektare kawasan hutan di Kecamatan Nusa Penida dan 2 hektare lahan kosong di Kecamatan Gunaksa.

Sementara itu, di Kabupaten Karangasem kebakaran melanda sekitar 5 hektare lahan pertanian dan lahan kosong di Kecamatan Kubu serta 2 hektare lahan kosong di Kecamatan Abang.

Di Kabupaten Jembrana, kebakaran lahan kosong terjadi di Desa Pekutatan sekitar 1,5 hektare, sedangkan di Kabupaten Bangli kebakaran hutan melanda Kecamatan Kintamani seluas 1,33 hektare.

Tidak hanya kawasan hutan dan lahan warga, Gede Teja menyebut potensi kebakaran di tempat pengolahan sampah juga menjadi fokus.

Pemantauan intensif dilakukan di beberapa titik vital, seperti TPST 3R Culik di Kecamatan Abang Karangasem yang sempat terdampak sekitar 10 are, TPST 3R Tejakula di Buleleng, serta TPA Suwung di Jalan Bypass Ngurah Rai yang terdampak sekitar 2 are.

Atas dampak-dampak ini, BPBD Bali menegaskan fenomena iklim ekstrem membutuhkan peningkatan kapasitas penanganan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Upaya kesiapsiagaan dinilainya tidak boleh hanya mengandalkan pergerakan distribusi air saat bencana sedang berlangsung.

"Bukan hanya dari sisi armada distribusi air, tetapi juga ketersediaan sumber air, infrastruktur penyimpanan air, jaringan distribusi, sistem pemantauan, serta koordinasi antarinstansi," ujarnya.

Ia menyadari ke depan penanganan kekeringan di Pulau Dewata harus diubah ke arah pendekatan yang lebih kuat berbasis ketahanan dan mitigasi risiko jangka panjang.