Warga Jadi Motor Utama, Sumba Timur Ubah Desa Jadi Magnet Wisata

KUPANG – Pengembangan desa wisata berbasis masyarakat harus menempatkan warga lokal sebagai pelaku utama, bukan sekadar penonton.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan destinasi, UMKM, kuliner, budaya, hingga jasa wisata dapat menciptakan sumber pendapatan baru sekaligus menjaga identitas dan lingkungan desa.

Tantangannya, pemerintah perlu memastikan penguatan kapasitas SDM, kelembagaan, infrastruktur, dan pemasaran agar manfaat pariwisata tidak hanya meningkatkan kunjungan, tetapi benar-benar mengalir ke ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, memperkuat pengembangan desa wisata berbasis masyarakat untuk meningkatkan ekonomi warga dan kesejahteraan masyarakat desa.

Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Timur Yudi Umbu Rawambaku dihubungi dari Kupang, Rabu (26/8), mengatakan pengembangan desa wisata diarahkan pada model pariwisata yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sekaligus memanfaatkan potensi budaya, lingkungan, dan pengetahuan lokal.

"Desa wisata tidak hanya berbicara tentang destinasi, tetapi bagaimana masyarakat menjadi bagian utama dalam pengelolaannya sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh warga," katanya.

Ia menjelaskan bahwa pengembangan pariwisata Sumba Timur berbasis masyarakat atau Community-Based Tourism (CBT) memadukan pelestarian budaya, penguatan ekonomi masyarakat, dan pengelolaan lingkungan.

Menurut dia, desa yang memiliki aset budaya khas, praktik tradisional, bentang alam, serta pengetahuan lokal dapat dikembangkan menjadi produk wisata yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

"Potensi yang dimiliki desa harus dikembangkan menjadi produk wisata yang memberikan manfaat ekonomi, tanpa menghilangkan budaya dan lingkungan yang menjadi kekuatan utama desa," ujarnya.

Ia menjelaskan Kabupaten Sumba Timur saat ini memiliki 14 desa wisata yang terbagi dalam tiga klasifikasi, yakni desa wisata alam, desa wisata budaya, dan desa wisata bahari.

Yudi mengatakan Pemkab Sumba Timur melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI), perusahaan melalui program tanggung jawab sosial, badan usaha milik negara (BUMN), dan lembaga swadaya masyarakat (NGO).

Kolaborasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola desa wisata melalui berbagai program pelatihan dan pendampingan.

"Kami membutuhkan kolaborasi lintas sektor karena pengembangan desa wisata tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat, akademisi, dunia usaha, BUMN, dan NGO harus bergerak bersama," katanya.

Ia menyebut sejumlah kegiatan yang telah didorong antara lain peningkatan kualitas SDM desa wisata, pelatihan kreativitas dan kreasi perempuan untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga, serta edukasi peningkatan kualitas SDM perempuan dalam penanggulangan stunting dan gizi buruk.

Selain itu, dilakukan pelatihan pengelolaan sampah, pembuatan kompos, dan maggot di desa wisata sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan lingkungan.