Transportasi Umum Diperluas, Polusi Jakarta Tak Kunjung Tuntas

Tanpa pendekatan lintas sektor, kebijakan perluasan transportasi berisiko hanya mengurangi sebagian sumber polusi, sementara emisi dari sektor lain tetap menjaga kualitas udara Jakarta dalam kondisi buruk.

JAKARTA – Perluasan akses transportasi umum di Jakarta belum cukup untuk mengatasi polusi udara secara menyeluruh. Dampaknya akan lebih signifikan jika kebijakan tersebut dibarengi integrasi antarmoda yang memudahkan perpindahan penumpang, percepatan elektrifikasi armada, serta pengawasan ketat terhadap sumber emisi lain, termasuk sektor pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara sebaga penyumbang emisi terbesar.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai perluasan transportasi umum di Jakarta memang krusial, tetapi tidak cukup untuk membebaskan ibu kota dari polusi udara. “Sebagian besar emisi transportasi berasal dari truk logistik berbahan bakar diesel, ditambah polusi lintas batas dari kawasan industri penyangga yang berdampak secara regional,” kata Fabby pada Koran Jakarta, Selasa (25/8).

Fabby mendorong tiga langkah tambahan, meliputi memperketat pengawasan emisi industri, mempercepat penerapan standar BBM minimal Euro IV, serta melakukan elektrifikasi secara masif, terutama pada kendaraan umum dan armada logistik. Dia juga menilai rencana Pemprov DKI mengenakan pajak terhadap kendaraan listrik kontraproduktif karena kendaraan listrik berperan penting dalam mengurangi polusi udara lokal.

Sebagai alternatif, Fabby mengusulkan pengenaan pajak atau cukai tambahan terhadap BBM berdasarkan kualitasnya untuk mengendalikan pencemaran udara. “Pemprov DKI tidak memerlukan tambahan pajak dari kendaraan listrik,” tegasnya.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengimbau masyarakat memanfaatkan layanan transportasi umum yang disediakan oleh pemerintah provinsi (pemprov). Pemprov bahkan telah menerbitkan peraturan yang memberikan akses transportasi umum gratis bagi 15 kelompok demografis tertentu.

Strategi pertama mencakup perluasan jangkauan layanan bus Transjabodetabek untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi, meliputi ruterute seperti Blok M-Alam Sutera, Blok M-PIK 2, dan Blok M-Bandara Soekarno-Hatta. Strategi kedua menargetkan pengoperasian 10 ribu bus listrik Transjakarta pada 2030, mengingat sektor transportasi saat ini menyumbang 50 persen dari emisi gas buang di Jakarta.

Dampak Ganda

Direktur Eksekutif SUSTAIN Tata Mustasya menilai perluasan transportasi umum akan memberikan dampak ganda jika didukung interkoneksi yang baik, karena dapat mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi. Penurunan penggunaan kendaraan pribadi akan mempercepat pengurangan emisi, terlebih jika armada transportasi umum beralih ke kendaraan rendah emisi seperti bus listrik.

“Hanya dengan interkoneksi yang baik, transportasi publik mampu secara nyata menggantikan penggunaan kendaraan pribadi,” kata Tata.

Selain menekan emisi, lanjutnya, transportasi publik terintegrasi dan penggunaan kendaraan listrik dapat meningkatkan efisiensi subsidi energi dengan mengurangi konsumsi BBM sehingga subsidi lebih tepat sasaran. Karena itu, dia menilai insentif yang tepat sasaran untuk bus listrik dan kendaraan listrik pribadi penting untuk membangun ekosistem transportasi bersih yang maksimal dan terjangkau.

Tata juga menyoroti pentingnya sumber listrik yang digunakan kendaraan listrik. Jika listrik masih bergantung pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara, elektrifikasi berisiko hanya memindahkan sumber emisi dari Jakarta ke wilayah pembangkit listrik.

“Karenanya, Pemprov DKI didorong meminta relaksasi kebijakan PLTS Atap kepada Kementerian ESDM dan PLN, sehingga masyarakat dapat mengisi daya kendaraan listrik menggunakan energi surya,” ujarnya.