Selat Malaka Jadi Sorotan! Indonesia, Malaysia, Singapura Tegaskan Jalur Pelayaran Harus Tetap Aman

SINGAPURA - Indonesia, Malaysia, dan Singapura menegaskan kembali komitmen untuk memastikan Selat Malaka dan Selat Singapura tetap bebas, terbuka, dan aman bagi pelayaran internasional.

Dilansir dari Channel NewsAsia, dalam Forum Kerja Sama ke-17 yang dibuka di Singapura pada Selasa (25/8), ketiga negara menegaskan bahwa kapal memiliki hak untuk melintas di kedua selat tersebut berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) dan hukum internasional, menurut pernyataan bersama.

Ketiga negara juga menekankan pentingnya menghormati hak dan kebebasan navigasi. Mereka menyatakan negara-negara pengguna selat, organisasi internasional, industri maritim, serta pemangku kepentingan lainnya memiliki peran dalam menjaga keselamatan navigasi dan melindungi lingkungan laut.

Selat Malaka dan Selat Singapura merupakan salah satu jalur pelayaran paling penting di dunia. Kedua selat tersebut mengangkut hampir seperempat perdagangan global melalui laut dan hampir sepertiga pasokan minyak dan gas dunia.

Berbagai usulan untuk memperkuat upaya tersebut akan dibahas dalam forum yang berlangsung selama dua hari itu, termasuk penerapan teknologi baru dan bahan bakar alternatif secara aman di kedua selat, serta berbagai proyek teknis yang sedang berjalan untuk meningkatkan keselamatan navigasi.

Forum tersebut diselenggarakan berdasarkan kerangka kerja sama yang dibentuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura pada 2007. Kerangka tersebut memungkinkan ketiga negara bekerja sama dengan negara-negara pengguna selat dan pemangku kepentingan lainnya dalam menjaga keselamatan navigasi serta perlindungan lingkungan.

Ketiga negara juga memperbarui komitmen terhadap kerangka kerja tersebut dan menyampaikan terima kasih kepada para pemangku kepentingan atas kontribusi mereka selama ini, sekaligus mendorong dukungan dan partisipasi berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Menteri Transportasi Singapura Jeffrey Siow mengatakan berbagai peristiwa terbaru menunjukkan bahwa jalur pelayaran terbuka tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang selalu tersedia.

Menurut dia, perairan yang aman dan terbuka bergantung pada hukum internasional serta kerja sama antarnegara.

Siow mencontohkan lalu lintas kapal melalui Selat Hormuz, yang sebelumnya membawa seperlima pasokan minyak dunia, kini turun menjadi kurang dari sepersepuluh tingkat sebelum konflik. Kapal-kapal juga masih menghadapi serangan meskipun mendapat jaminan hak lintas berdasarkan UNCLOS.

Navigasi Digital

Data pelayaran yang dirilis pada Senin menunjukkan kurang dari 20 kapal pengangkut komoditas melintasi Selat Hormuz pada akhir pekan.

Melalui Mekanisme Kerja Sama, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan negara-negara mitranya telah menerjemahkan kepentingan bersama ke dalam kerja sama praktis yang dibangun berdasarkan kepercayaan dan kolaborasi selama bertahun-tahun, kata Siow.

Ia menambahkan bahwa mekanisme tersebut masih menjadi satu-satunya pengaturan yang dibentuk berdasarkan Pasal 43 UNCLOS, yang menyerukan negara-negara untuk bekerja sama dalam menjaga keselamatan navigasi dan mencegah pencemaran laut.

Siow juga mengatakan Indonesia, Malaysia, dan Singapura baru-baru ini menyelesaikan proyek yang memungkinkan penggunaan alat bantu navigasi digital ketika alat bantu navigasi fisik sedang menjalani pemeliharaan.

"Tahun ini, ketiga negara akan menyelesaikan pedoman regional untuk meningkatkan koordinasi ketika kapal dalam kondisi darurat membutuhkan tempat berlindung," katanya.

Singapura juga akan mengusulkan langkah dan prosedur bersama bagi ketiga negara untuk menangani kebakaran muatan di kapal kontainer, menyusul meningkatnya insiden serupa dalam beberapa tahun terakhir, kata Siow.

Forum tersebut merupakan salah satu dari tiga komponen Mekanisme Kerja Sama tentang keselamatan navigasi dan perlindungan lingkungan di Selat Malaka dan Selat Singapura. Dua pilar lainnya adalah Dana Alat Bantu Navigasi (Aids to Navigation Fund) dan Komite Koordinasi Proyek (Project Coordination Committee).