Asuransi Usaha Tani Padi Dinilai Jadi Opsi Lindungi Risiko Gagal Panen Petani

JAKARTA - Pengamat pertanian dan pangan dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai, Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dapat menjadi salah satu opsi perlindungan bagi petani terhadap risiko gagal panen imbas curah hujan tinggi dan bencana hidrometeorologi. 

“Sebetulnya kalau petani itu diikutkan ke asuransi pertanian, itu akan punya peluang buat mereka untuk mengklaim, mendapatkan penggantian akibat gagal panen, seperti misalnya (gagal panen) karena banjir,” kata Khudori saat dihubungi di Jakarta, Jumat (30/1).

Namun, dia menilai opsi ini masih cukup berat untuk dilakukan oleh petani-petani kecil dengan luasan lahan kurang lebih 0,2-0,3 hektare saja.

“Bagi mereka, urusan administrasi masih cukup rumit. Pun untuk melakukan klaim juga menurut saya tidak mudah, karena pasti akan ada beberapa persyaratan administratif, yang itu harus dipenuhi oleh petani,” ujar dia.

Menurut Khudori, mayoritas dari petani kecil mengelola sawah sebagai usaha sambilan, alih-alih sumber pendapatan utama.

Sehingga, untuk melakukan kegiatan administratif menjadi sebuah tantangan tersendiri karena waktu dan tenaga mereka telah tersalurkan ke dua pekerjaan sekaligus.

“Buat mereka yang lahannya kecil-kecil itu tidak mudah, karena biasanya mereka (bertani) hanya usaha sambilan. Justru karena pendapatan di luar usaha tani itu jauh lebih signifikan, jauh lebih menentukan, jauh lebih banyak dalam total pendapatan keluarga, wajar mereka lebih concern ke situ (usaha utama),” jelasnya.

Oleh karena itu, dia tetap mengingatkan peran pemerintah pusat dan daerah terkait upaya mitigasi atau pun pemulihan dari bencana yang dapat terjadi dari curah hujan tinggi belakangan ini.

“Walaupun persentase gagal panen akibat banjir itu tidak besar, bukan berarti itu tidak terasa dampaknya. Dampaknya akan sangat terasa buat petani terutama petani kecil untuk melakukan budidaya lagi karena panen gagal. Akan sulit untuk dia bangkit lagi, karena biasanya dia berharap betul dari panen itu,” jelas Khudori.

“Diharapkan pemerintah bisa intervensi, seperti pemda untuk pendataan, bagaimana petani ini bisa mungkin ditolong. Sementara di level pusat biasanya akan diberi benih subsidi atau mungkin ada modal juga,” ujarnya menambahkan.