PBB: Dunia Harus Mengendalikan Senjata Otonom

JENEWA - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Palang Merah Internasional pada Selasa (25/8) memperingatkan bahwa dunia saat ini sangat dekat dengan masa depan di mana senjata otonom yang disebut-sebut sebagai "robot pembunuh", dapat menargetkan manusia dan mengeluarkan seruan mendesak untuk regulasi internasional.

Peringatan ini menyusul seruan pada tahun 2023 dari Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, dan Mirjana Spoljaric, presiden Komite Internasional Palang Merah, agar negara-negara menetapkan larangan dan pembatasan khusus terhadap teknologi yang berkembang pesat ini pada tahun ini.

"Hari ini kami memperbarui seruan ini dengan urgensi yang lebih besar," kata mereka dalam pernyataan bersama seraya menambahkan bahwa meskipun kekhawatiran mendasar mereka tetap tidak berubah, namun risikonya telah meningkat"

"Kita sekarang berada sangat dekat dengan batas moral yang berbahaya: penargetan manusia secara otonom oleh mesin," demikian peringatan mereka.

Sistem senjata otonom yang mematikan umumnya dipahami sebagai sistem senjata yang memilih target dan menerapkan kekuatan tanpa campur tangan manusia.

Hingga saat ini memang belum ada penggunaan senjata otonom sepenuhnya yang terkonfirmasi. Namun dengan meningkatnya ketegangan global dan konflik yang berkecamuk di Timur Tengah dan Ukraina, di mana peperangan drone telah menjadi ciri utama medan perang, kekhawatiran muncul bahwa hal itu dapat segera terjadi.

Saat ini belum ada perjanjian khusus mengenai senjata otonom dan senjata yang didukung kecerdasan buatan.

"Sistem senjata otonom bukanlah bagian dari masa depan yang jauh: perlombaan menuju otonomi yang lebih besar dalam sistem senjata sudah berlangsung," lapor AFP mengutip pernyataan dari Guterres dan Spoljaric.

"Generasi mendatang akan bertanya apakah para pemimpin bertindak ketika masih ada kesempatan untuk menetapkan batasan sebelum senjata-senjata ini menyebar di luar kendali."

Mereka pun menyoroti bahwa para ilmuwan dan insinyur yang terlibat dalam pengembangan sistem tersebut, dalam banyak kasus telah menyuarakan keprihatinan mereka. "Ketika para arsitek teknologi ini menyerukan pembatasan, negara tidak bisa hanya bersikap pasif," kata mereka.

Diskusi soal hal ini telah berlangsung selama satu dekade mengenai kemungkinan perjanjian di masa depan yang mengatur penggunaan senjata otonom. Setelah tiga tahun berdiskusi, negara-negara akan memutuskan pada November mendatang apakah akan memulai negosiasi perjanjian secara penuh.

Para petinggi PBB dan Palang Merah Internasional pun menyerukan keberanian politik dengan mengatakan bahwa kegagalan untuk bertindak cepat dan tegas akan merenggut nyawa. Mereka mengatakan bahwa kebutuhan akan aturan yang jelas dan terdefinisi sangat mendesak, seraya menegaskan bahwa inovasi harus melayani umat manusia, bukan untuk membahayakannya. SB/AFP/I-1