Utang Whoosh Rp116 Triliun Disorot, Pemerintah Diminta Uji Risiko APBN

Jakarta — Pemerintah dinilai perlu melakukan uji ketahanan (stress test) secara menyeluruh terhadap dampak fiskal dari rencana pengambilalihan 60 persen porsi saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), agar risiko terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dipetakan sejak awal.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M Rizal Taufikurahman mengatakan, rencana penunjukan Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan sebagai pengelola utang KCIC di bawah pemerintah memang dapat menjadi penyangga awal. Namun, skema tersebut tidak serta-merta menghilangkan risiko fiskal.

Pemerintah berencana menunjuk PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII sebagai SMV Kementerian Keuangan untuk menjalankan mandat tersebut. Rencana itu tercantum dalam Buku II Nota Keuangan Rancangan APBN (RAPBN) 2027.

“PT PII memang dapat menjadi buffer awal, tetapi tidak menghilangkan risiko fiskal,” kata Rizal di Jakarta, Senin (24/8).

Menurut dia, apabila tekanan keuangan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) berlangsung dalam jangka panjang, beban tersebut pada akhirnya berpotensi kembali menjadi tanggungan pemerintah.

Risiko tersebut semakin besar apabila kemampuan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI dalam memenuhi kewajibannya terus melemah. KAI merupakan pemilik mayoritas saham konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang memegang kendali proyek KCJB dari sisi Indonesia.

“Risiko dapat berpindah dari KAI ke PT PII dan pada akhirnya kembali ke pemerintah. Jadi, penjaminan lebih banyak mengubah waktu dan jalur munculnya beban, bukan menghapus risikonya,” ujarnya.

Rizal mengingatkan pemerintah agar mewaspadai efek domino terhadap neraca keuangan KAI. Apabila pendapatan KCJB tidak cukup untuk memenuhi kewajiban utang, tekanan terhadap KAI dapat meningkat dan berpotensi mengurangi ruang investasi perusahaan untuk mengembangkan layanan kereta reguler.

Dalam skenario yang lebih berat, pemerintah dapat menghadapi kebutuhan Penyertaan Modal Negara (PMN), tambahan modal bagi PT PII, hingga restrukturisasi utang.

Karena itu, penugasan PT PII sebaiknya dipandang sebagai penyangga risiko, bukan sebagai firewall yang sepenuhnya melindungi APBN.

“Pemerintah perlu transparan mengenai total potensi risiko fiskal (fiscal exposure) dan melakukan stress test atas skenario penumpang, kurs, pendapatan proyek, serta kemampuan bayar KAI,” kata Rizal.

Ia menilai risiko terbesar justru muncul ketika kewajiban terlihat kecil dalam jangka pendek, tetapi terus terakumulasi hingga menjadi beban fiskal yang besar pada masa mendatang.

Skema First Loss

Dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2027, pemerintah menjelaskan bahwa PT PII akan ditugaskan melakukan penjaminan bersama dengan menanggung porsi jaminan terlebih dahulu melalui skema first loss basis.

Untuk mengelola risiko tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi, seperti pemantauan dan pengawasan berkala, pelaporan kinerja, koordinasi antara pemerintah dan BPI Danantara terkait dukungan yang dibutuhkan proyek KCJB, serta penguatan manajemen risiko internal PT KAI.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai skema first loss memang dapat menahan tekanan langsung terhadap APBN dalam jangka pendek karena PT PII akan menanggung klaim terlebih dahulu.

Namun, menurut dia, risiko tersebut pada dasarnya tetap berada di sektor publik karena modal PT PII berasal dari negara.