Forum Ulama Satukan Komitmen Tolak Politik Uang di Muktamar ke-35 NU

JAKARTA - Forum Ulama Nahdliyyin (FUN) bersama sejumlah pengurus syuriyah dan tanfidziyah serta pengasuh pesantren menyerukan penolakan politik uang dalam pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU).

"Segenap pengurus PWNU dan PCNU wajib hukumnya melawan suap AHWA, wajib tanpa terkecuali," kata tokoh NU yang juga Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) KH Abdul Manan Ghoni dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu.

Pernyataan tersebut disampaikan Abdul Manan dalam Halaqah Jam'iyyah Nahdlatul Ulama bertema "Menyelamatkan Marwah Syuriyah dan Kemuliaan Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA)" di Jakarta, Jumat (21/8).

"Menerima suap itu adalah kebobrokan moral tertinggi yang tidak seharusnya dinormalisasikan oleh para muktamirin," ujarnya.

Sejumlah tokoh NU hadir dalam halaqah tersebut, di antaranya Penasehat LBM PWNU DKI KH Mukti Ali Qusyairi, KH Adnan Anwar, Ketua Tanfidziyah PWNU DKI KH Samsul Ma'arif, dan Ketua FUN KH Mujib Qulyubi.

KH Samsul Ma'arif yang menjadi salah satu narasumber mengatakan proses ishlah yang sebelumnya berlangsung antara Rais Aam Kiai Miftahul Ahyar dan Ketua Umum PBNU Gus Yahya belum menyelesaikan persoalan di antara keduanya.

"Ishlah itu hanya formalistik di permukaan, sampai sekarang sejatinya tidak pernah ada ishlah antara keduanya. Bahkan dalam satu kesempatan bersama dengan Gus Yahya, DKI diminta mundur menjadi tuan rumah muktamar, namun saya menolaknya," ungkap Samsul.

Sementara itu, KH Adnan Anwar meminta calon Rais Aam dan Ketua Umum PBNU memahami perkembangan geopolitik dan tantangan yang dihadapi organisasi.

Ia menilai kepemimpinan PBNU saat ini memiliki tantangan berbeda dibandingkan era kepemimpinan Kiai Said Aqil Siradj, terutama dalam hal pengaderan dan pengembangan lembaga pendidikan.

Penasehat LBM PWNU DKI KH Mukti Ali Qusyairi mengatakan kriteria calon AHWA harus mempertimbangkan aspek kealiman dan ketertiban pendidikan.

"Beliau (Kiai Said-red) pernah mendampingi empat Rais Aam dan berjalan baik-baik saja, tidak ada persoalan maupun masalah penting seperti saat ini," ujarnya.

Ketua FUN KH Mujib Qulyubi mengatakan halaqah tersebut bertujuan menyatukan komitmen pengurus syuriyah dan tanfidziyah serta pengasuh pesantren agar Muktamar ke-35 NU mengedepankan otoritas moral, keteladanan, dan penolakan terhadap risywah atau politik uang.

"Tujuan utama sistem AHWA ini untuk menghindari politik uang, eh sekarang yang terjadi sebaliknya," ujarnya.

Ia mengatakan PBNU telah mengeluarkan Pedoman Penyampaian Usulan Nama Calon AHWA yang memuat lima poin. Namun, menurut dia, dalam pelaksanaannya diduga terdapat pelanggaran prosedural maupun substansial.

Mujib juga menyerukan agar para muktamirin kembali pada niat dasar ber-NU sebagai bentuk pengabdian atau khidmah dan menolak segala bentuk transaksi dalam proses pemilihan.

Ia mengatakan para pemegang hak suara di PWNU, PCNU, dan PCINU perlu menjaga independensi serta kehormatan organisasi dalam menghadapi Muktamar ke-35 NU.

Muktamar ke-35 NU dijadwalkan berlangsung pada 27-31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.