Ekspansi Dunia Usaha Tertahan

Kinerja Perekonomian - Kenaikan Suku Bunga The Fed Dorong Biaya ULN Makin Mahal

Kontraksi ULN swasta mencerminkan dunia usaha menahan ekspansi akibat lemahnya permintaan dan prospek bisnis, sementara kenaikan ULN pemerintah berisiko memperberat beban utang dan mempersempit ruang fiskal.

JAKARTA – Pertum­buhan ekonomi nasio­nal dinilai masih ter­lalu bergantung pada belanja pemerintah, sementara kontribusi sektor swasta belum optimal. Kondisi ini tercermin dari meningkatnya porsi utang pemerintah dalam struktur Utang Luar Negeri (ULN). 

Ketergantungan tersebut menjadi sinyal bahwa pe­nguatan konsumsi dan inves­tasi swasta perlu dipercepat agar pertumbuhan lebih sehat, berkelanjutan, dan tidak ter­lalu bergantung pada stimulus fiskal.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studi­es (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai melambatnya pertum­buhan ULN swasta menjadi sinyal tekanan terhadap per­ekonomian karena utang luar negeri umumnya digunakan perusahaan untuk ekspansi, pembelian mesin, dan penam­bahan tenaga kerja. Tekanan sektor swasta juga tercermin dari PMI Manufaktur yang sempat turun ke level 46 serta pelemahan Indeks Penjualan Riil Bank Indonesia pada kuar­tal II 2026.

“Kontraksi ULN swasta me­nunjukkan dunia usaha cen­derung menahan ekspansi ka­rena permintaan dan prospek bisnis belum kuat,” ujar Bhima di Ja­karta, Rabu (19/8).

Di sisi lain, lanjutnya, kenaikan ULN pemerin­tah dinilai mencermin­kan risiko fiskal yang belum dikelola optimal. Dia menilai belanja pemerintah, termasuk program Makan Siang Seko­lah Bergizi dan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, belum terlihat mening­katkan kemampuan peme­rintah membayar kewajiban utang.

Menurut Bhima, idealnya, belanja produktif mampu me­ningkatkan produktivitas dan rasio pajak sehingga mencipta­kan sumber penerimaan baru untuk membayar cicilan utang. “Karena itu, pemerintah dinilai perlu mengevaluasi efektivitas belanja agar tidak sekadar me­ningkatkan utang, tetapi juga memperkuat kapasitas fiskal dan kemampuan pembayaran dalam jangka panjang,” kata Bhima.

Berdasarkan data Bank In­donesia (BI), total ULN Indo­nesia pada kuartal II-2026 naik 4,4 persen menjadi 453,4 miliar dollar AS, dengan ULN peme­rintah sebesar 216,3 miliar dol­lar AS. Perkembangan tersebut disebabkan oleh peningkatan ULN publik, baik pemerintah digital maupun bank sentral, di tengah kontraksi pertumbuhan ULN swasta yang lebih rendah.

Posisi ULN pemerintah pada triwulan II-2026 tercatat sebesar 216,3 miliar dolar AS, atau tumbuh 2,9 persen (yoy) Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) Sementara itu, peningkatan ULN bank sentral terutama didorong oleh kenaikan kepemilikan non-residen terhadap instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sejalan dengan operasi moneter pro-market dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak ketidakpastian global yang kembali meningkat.

Persempit Fiskal

Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indomesia (LPEM FEB UI) Teuku Riefky menilai kenaikan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia masih dalam batas wajar, tetapi perlu diikuti kehati-hatian, terutama karena Debt Service Ratio (DSR) berpotensi meningkat di tengah tren suku bunga global yang masih tinggi.

Rasio ULN terhadap PDB sebesar 30,6 persen dinilai masih aman berdasarkan standar kehati-hatian internasional.

Namun, menurut Teuku, indikator yang lebih penting adalah kemampuan Indonesia membayar bunga dan pokok utang.

“Kenaikan suku bunga The Fed dan bank sentral negara maju lainnya dapat membuat biaya pinjaman luar negeri semakin mahal, sehingga meskipun kenaikan jumlah utang tidak terlalu tajam, beban cicilannya dapat meningkat,” jelasnya.

Dia menegaskan tambahan ULN pemerintah yang hanya digunakan untuk menutup defisit jangka pendek tanpa meningkatkan kapasitas produksi, meningkatkan risiko beban utang dan dapat mempersempit ruang fiskal.

Dirinya berharap pemerintah mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan dan keberlanjutan fiskal agar ULN tidak berubah menjadi beban yang memberatkan APBN.