Backlog Rumah Turun Jadi 9,29 Juta, 350 Ribu KK Akhirnya Punya Rumah

Pemerintah daerah juga menunjukkan kontribusi dalam penyediaan perumahan. Pada semester I 2026, program perumahan yang didukung APBD provinsi mencapai 4.014 unit, sementara dukungan APBD kabupaten/kota juga terus berkembang. Pemerintah daerah turut mendukung kemudahan perizinan melalui pembebasan PBG bagi masyarakat yang memenuhi ketentuan, yang pada semester I 2026 telah mencapai 101.201 unit.

Data Penting

Sementara itu, Menteri PKP mengapresiasi BPS atas diterbitkannya Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026. Menurutnya, data tersebut menjadi penting karena memberikan gambaran yang terukur mengenai perkembangan sektor perumahan sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap berbagai program yang telah dijalankan.

“BPS ini adalah wasit dari kinerja kita. Harus adil dan punya indikator yang terukur. Saya percaya BPS punya metodologi yang benar dan integritas yang benar. Pesan saya kepada BPS, teruslah sampaikan yang benar, bukan yang enak didengar,” ujar Maruarar.

Maruarar juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian PKP dan berbagai pihak yang telah mendukung pelaksanaan program perumahan. Menurutnya, capaian yang tercermin dalam data BPS merupakan hasil kerja bersama dan kolaborasi berbagai pihak.

“Tidak ada Superman, yang ada Superteam. Data yang dibagikan hari ini merupakan hasil kerja kita bersama. Ada bantuan dari banyak pihak, dari BPHTB dan PBG gratis dari pemerintah daerah, KPP, GWM Bank Indonesia, dan berbagai program lainnya. Jadi ini bukan pekerjaan satu kementerian saja,” katanya.

Melalui Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026, pemerintah memiliki dasar yang semakin kuat untuk mengukur perkembangan persoalan perumahan, baik dari sisi kepemilikan maupun kelayakhunian. Data tersebut diharapkan dapat menjadi pijakan dalam menyusun kebijakan yang semakin tepat sasaran sekaligus memperkuat kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, perbankan, dan masyarakat dalam mempercepat penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat.