Gubernur Pramono Pastikan Lahan Ciangir Jadi Pusat Pangan, Bukan TPST

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memperkuat ketahanan pangan melalui berbagai program strategis, mulai dari contract farming, urban farming, hingga pengembangan kawasan pangan terpadu. Salah satu langkah terbaru dilakukan dengan mengembangkan lahan milik Pemprov DKI Jakarta di Ciangir, Kabupaten Tangerang, Banten, sebagai kawasan peternakan terintegrasi yang dikelola Perumda Dharma Jaya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan kawasan tersebut akan menjadi pusat pengembangan peternakan, perikanan, serta pertanian dalam satu ekosistem. Menurutnya, kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Banten menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan pangan ibu kota secara berkelanjutan.

"Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Gubernur Banten atas koordinasi dan kerja sama yang baik untuk mengembangkan kawasan ini sebagai pusat ketahanan pangan. Di sini akan dikembangkan peternakan sapi, ayam, perikanan, hingga pertanian, seperti jagung, padi, dan komoditas lainnya," ujar Pramono saat meninjau Pusat Olah Organik Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta di Ciangir, Banten, Jumat (31/7).

Kawasan Ciangir memiliki luas hampir 100 hektare yang pemanfaatannya dibagi ke sejumlah fungsi. Sekitar 40 hektare dikelola Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta untuk pengolahan organik, termasuk budi daya maggot, sementara sekitar 20 hektare akan dikembangkan Perumda Dharma Jaya sebagai kawasan pertanian dan peternakan terintegrasi guna mendukung pasokan pangan Jakarta.

Pramono menegaskan kawasan tersebut tidak akan dijadikan lokasi pembuangan sampah ataupun alternatif Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Menurutnya, lokasi tersebut difokuskan untuk mendukung produksi pangan dengan memanfaatkan pupuk hasil pengolahan sampah organik dari berbagai TPS 3R di Jakarta.

"Yang akan dibawa ke sini nantinya adalah pupuk hasil pengolahan TPS 3R di Jakarta, salah satunya dari Menteng Atas. Penanganan persoalan sampah tetap dilakukan secara menyeluruh. Tempat ini bukan untuk sampah, melainkan untuk memperkuat ketahanan pangan," tegas Pramono.

Lahan seluas 20 hektare yang telah memperoleh Persetujuan Penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) pada 23 Juni 2026 akan dibagi menjadi dua zona. Sebanyak 17 hektare akan dimanfaatkan sebagai kawasan peternakan modern yang mampu menampung sekitar 5.000 ekor sapi, sedangkan tiga hektare sisanya dipersiapkan sebagai ruang terbuka hijau.

Kawasan peternakan tersebut akan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, seperti kantor operasional, gudang pakan, kandang karantina, kandang penggemukan, jembatan timbang, hingga instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Selain itu, kawasan ini juga dirancang memiliki rumah potong hewan, cold storage, fasilitas pengolahan daging (meat processing), serta sistem penyediaan pakan mandiri berbasis teknologi untuk menciptakan rantai pasok yang lebih efisien dan modern.

Untuk mempercepat realisasi proyek, Gubernur Pramono telah menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP), serta Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) agar pekerjaan yang menjadi kewenangan Pemprov DKI Jakarta dapat dimulai paling lambat awal September 2026.

Selain memperkuat ketahanan pangan, pengembangan kawasan Ciangir juga diharapkan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Pemprov DKI Jakarta akan melibatkan tenaga kerja lokal, menjalin kemitraan penyediaan hijauan pakan ternak, serta memberdayakan pelaku usaha setempat guna mendorong pertumbuhan ekonomi sirkular.

"Saya sudah menyampaikan kepada Kepala Dinas LH, Kepala Dinas KPKP, dan Direktur Utama Dharma Jaya agar semaksimal mungkin memberdayakan warga lokal," tutur Pramono.

Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menyambut baik pengembangan kawasan ketahanan pangan tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Jakarta dan Banten akan memberikan manfaat bagi kedua daerah, baik dalam aspek ekonomi maupun penguatan sektor pangan nasional.

"Jakarta membutuhkan Banten, begitu pula Banten membutuhkan Jakarta. Banyak warga Banten yang bekerja di Jakarta, sementara banyak warga Jakarta yang tinggal di Banten. Alhamdulillah, kami selalu dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara formal maupun informal," kata Andra.

Ia juga mengapresiasi keputusan Pemprov DKI Jakarta yang memilih wilayah Banten sebagai lokasi pengembangan sentra ketahanan pangan. Menurutnya, proyek tersebut akan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar sekaligus memperkuat ketahanan pangan Indonesia.

"Kami sangat berterima kasih karena memilih lokasi di Provinsi Banten. Kami yakin niat baik yang direncanakan Pak Gubernur akan memberikan manfaat bagi warga Banten, masyarakat sekitar, dan tentunya bagi Indonesia," tutup Andra.