BMKG Intensifkan Modifikasi Cuaca

JAKARTA- Pemerintah melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tengah mengintensifkan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di sejumlah wilayah strategis untuk memitigasi risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino.

Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Tri Handoko Seto mengungkapkan pelaksanaan OMC diprioritaskan pada wilayah yang membutuhkan pasokan curah hujan lebih tinggi untuk menjaga kelembapan lahan-lahan esensial khususnya mineral dan gambut dan mengisi cadangan air waduk.

“Operasi modifikasi cuaca saat ini sedang dilakukan untuk mitigasi karhutla di beberapa tempat, seperti di Pekanbaru yang baru mulai hari ini dan di Palangkaraya yang juga sedang berjalan,” katanya di Jakarta, Kamis (30/7)

Selain di Riau dan Kalimantan Tengah, lanjutnya, rangkaian operasi serupa sebelumnya telah diselesaikan di Provinsi Aceh serta Sumatera Selatan sebagai bagian dari skema penanganan darurat di lapangan.

Modifikasi cuaca yang diintervensi melalui penyemaian senyawa kimiawi berupa garam atau Natrium klorida (NaCl) ke awan potensial ini tidak ditujukan untuk menciptakan awan baru, melainkan mengoptimalkan potensi awan hujan yang ada agar mampu menghasilkan jutaan meter kubik air untuk memadamkan atau mencegah karhutla.

Adapun sepanjang pelaksanaan modifikasi tahun ini, BMKG mencatat telah merealisasikan sebanyak 17 proyek operasi untuk karhutla yang mencakup 169 hari operasi dan 290 sorti penerbangan di kawasan rawan.

Di samping penanganan karhutla, BMKG juga memfokuskan operasi modifikasi cuaca untuk pengisian danau dan waduk di wilayah tangkapan air, seperti Danau Toba di Sumatera Utara, hingga Danau Poso di Sulawesi Tengah, guna menjaga ketersediaan air bersih masyarakat.

Menurut Seto, BMKG bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan TNI Angkatan Udara (TNI AU) dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut juga telah mendistribusikan armada pesawat Casa 212 Skadron Udara 4 untuk menyemai awan, termasuk di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, Jawa Barat, baru-baru ini.

“Pengerahan personel, pesawat, dan bahan semai di Bandung tersebut, dilakukan secara cepat usai diterbitkannya dukungan operasional dari Panglima TNI guna menjaga keandalan pasokan air di waduk-waduk strategis wilayah Jawa Barat,” katanya.

Lebih Kering

Terkait kekeringan, BMKG memprediksikan fenomena El Nino akan bertahan setidaknya hingga awal kuartal pertama tahun 2027 dengan peluang puncak intensitas mencapai kategori kuat.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyampaikan fenomena tersebut berpotensi dibarengi dengan munculnya kondisi Indian Ocean Dipole (IOD) positif pada September hingga Desember 2026. “Informasi iklim ini sejalan dengan prediksi BMKG, dimana fenomena El Nino diproyeksikan bertahan hingga awal 2027 dan memicu kondisi kemarau yang lebih kering dari normal,” ungkap dia.

Dia menjelaskan hingga pertengahan Juli 2026 sebanyak 509 Zona Musim (ZOM) atau sekitar 54,5 persen wilayah daratan Indonesia telah memasuki musim kemarau, termasuk sebagian besar Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Papua.

Direktorat Klimatologi BMKG dalam hal ini melaporkan puncak musim kemarau 2026 diprakirakan dominan terjadi pada bulan Agustus dan September, dengan 437 ZOM bakal mengalami durasi kemarau yang lebih panjang dibandingkan kondisi biasanya.

“Ancaman kekeringan ekstrem ini berimplikasi langsung pada tingginya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dimana BMKG mencatat telah muncul 4.900 titik panas hingga akhir Juli 2026,” kata Teuku Faisal Fathani.

BMKG juga mengimbau para pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di seluruh Indonesia untuk merencanakan penggunaan air secara terukur, guna mengantisipasi lonjakan beban listrik selama fenomena El Nino.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan menyampaikan lonjakan konsumsi energi nasional kerap terjadi bersamaan dengan penurunan cadangan air waduk saat cuaca panas hingga kekeringan melanda.

“Informasi mengenai curah hujan sangat penting untuk menentukan rencana penggunaan air di PLTA-PLTA. Biasanya cuaca panas itu memicu lonjakan konsumsi energi, sehingga informasi iklim ini sangat digunakan untuk menentukan langkah-langkah antisipasinya,” kata Ardhasena.

Ardhasena menjelaskan peningkatan suhu udara yang signifikan selama kemarau bakal mendorong kenaikan beban puncak listrik akibat masifnya penggunaan alat pendingin ruangan oleh masyarakat.

Lalu pada saat yang bersamaan, kapasitas produksi energi bersih dari fasilitas PLTA terancam terganggu apabila debit air waduk dan danau surut tanpa perencanaan penghematan yang matang.

Oleh karena itu BMKG mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PLN, dan pengelola bendungan, untuk menggunakan pemutakhiran data iklim sebagai acuan dalam mengatur pola pemutaran turbin air.

“Manajemen alokasi air yang presisi dinilai menjadi kunci utama agar suplai listrik dari PLTA tetap stabil hingga melewati periode puncak kemarau,” katanya. Ant/S-2