Patroli Maritim Tiongkok Makin Agresif Tekan Taiwan, Langkah Beijing Picu Kekhawatiran Strategi 'Zona Abu-Abu'

TAIPEI – Tiongkok kembali meningkatkan tekanan terhadap Taiwan dengan memperluas patroli maritim hingga ke perairan timur pulau tersebut. Langkah yang diklaim sebagai "operasi penegakan hukum maritim" itu memicu kekhawatiran para analis keamanan karena dinilai dapat menjadi tahap awal menuju blokade terhadap Taiwan.

Sepanjang Juni hingga Juli, Administrasi Keselamatan Maritim dan Penjaga Pantai Tiongkok menggelar serangkaian patroli dan operasi penegakan hukum khusus di sekitar Taiwan. Berbeda dengan patroli sebelumnya yang umumnya berlangsung di Selat Taiwan, kali ini kapal-kapal Tiongkok juga beroperasi di sisi timur pulau, wilayah yang selama ini relatif jarang disentuh.

Dari kepada Al Jazeera, menurut para analis, pergeseran tersebut memiliki makna strategis sekaligus simbolis.

K. Tristan Tang, peneliti nonresiden di National Bureau of Asian Research, mengatakan langkah Beijing menunjukkan upaya memperluas yurisdiksi administratif yang diklaimnya hingga ke perairan timur Taiwan.

"Beijing memberi sinyal bahwa mereka ingin memperluas yurisdiksi administratif yang diklaimnya ke perairan timur Taiwan, yang secara efektif mengepung Taiwan, bukan hanya mengikis ruang gerak Taiwan di Selat Taiwan," ujarnya.

Menurut otoritas Taiwan, operasi tersebut tidak hanya berupa patroli, tetapi juga mencakup permintaan informasi kepada kapal-kapal dagang mengenai asal dan tujuan pelayaran mereka.

Peningkatan aktivitas itu terjadi bersamaan dengan lonjakan kehadiran kapal Tiongkok di sekitar Taiwan dan pulau-pulau terluarnya. Taiwan mencatat 55 aktivitas kapal penjaga pantai dan kapal riset Tiongkok pada Juni, meningkat dari 30 aktivitas pada Mei.

Sebagian aktivitas tersebut berlangsung di sekitar Kepulauan Dongsha (Pratas) di Laut Tiongkok Selatan, wilayah tak berpenghuni yang dikuasai Taiwan namun juga diklaim oleh Beijing.

Pemerintah Tiongkok menyatakan operasi tersebut merupakan respons atas pembicaraan antara Jepang dan Filipina mengenai penetapan batas maritim yang dinilai melanggar "kedaulatan teritorial serta hak dan kepentingan maritim" Tiongkok.

Pada 4 Juli, Penjaga Pantai Tiongkok menegaskan operasi di timur Taiwan akan terus dilakukan untuk "melindungi kedaulatan teritorial serta hak dan kepentingan maritim Tiongkok."

Beijing menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Karena itu, Tiongkok juga mengklaim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Taiwan berada di bawah yurisdiksinya. Selain itu, Beijing juga mengklaim sebagian besar wilayah Laut Tiongkok Selatan dan Laut Tiongkok Timur, yang sebagian tumpang tindih dengan klaim Jepang, Filipina, Vietnam, Malaysia, Indonesia, dan Brunei.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok sebelumnya menyebut aktivitas di sekitar Taiwan merupakan tindakan yang sah untuk menjalankan yurisdiksi, menjaga stabilitas kawasan, serta menegakkan hukum maritim sesuai ketentuan yang berlaku.

Strategi "zona abu-abu"

Ray Powell, pendiri dan direktur proyek transparansi maritim SeaLight di Universitas Stanford, menilai peningkatan patroli tersebut merupakan bagian dari strategi yang ia sebut sebagai "strategi ular boa", yaitu upaya menekan Taiwan secara bertahap hingga kehilangan ruang geraknya.

Menurut Powell, operasi yang saat ini masih dikategorikan sebagai penegakan hukum dapat dengan cepat berkembang menjadi blokade atau karantina maritim.

"Suatu hari nanti kita mungkin akan melihat kembali periode ini sebagai awal dari sebuah karantina terhadap Taiwan," ujarnya kepada Al Jazeera.

Ia mempertanyakan tahapan berikutnya setelah komunikasi radio dengan kapal-kapal sipil.

"Kapan mereka mulai menghentikan, memeriksa, atau mengalihkan kapal? Tidak perlu langkah yang terlalu besar untuk mulai menekan Taiwan terhadap kebutuhan vitalnya, seperti pasokan LNG," katanya.

Taiwan memang sangat bergantung pada jalur laut karena hampir seluruh kebutuhan energinya, termasuk gas alam cair (LNG), diimpor dari luar negeri.

Para pejabat Taiwan menyebut langkah-langkah seperti ini sebagai bagian dari taktik "zona abu-abu", yaitu serangkaian tekanan yang berada di bawah ambang konflik bersenjata. Taktik tersebut mencakup patroli maritim, pengerahan pesawat tempur dan drone, serangan siber, hingga upaya membatasi ruang diplomatik Taiwan di berbagai organisasi internasional.

Tujuannya adalah menguras sumber daya Taiwan, melemahkan moral masyarakat, serta membangun persepsi bahwa penyatuan dengan Tiongkok tidak dapat dihindari.

Penjaga pantai sebagai "angkatan laut kedua"

Chauluen Lin, pakar peperangan asimetris dari Institute for National Defense and Security Research di Taipei, mengatakan armada Penjaga Pantai Tiongkok pada praktiknya dapat dipandang sebagai "angkatan laut kedua."

Berbeda dengan banyak negara lain, Penjaga Pantai Tiongkok bukan merupakan lembaga sipil murni. Institusi tersebut berada di bawah yurisdiksi Komisi Militer Pusat melalui Kepolisian Bersenjata Rakyat, sehingga memiliki keterkaitan langsung dengan struktur militer Beijing.

Aktivitas terbaru Penjaga Pantai Tiongkok juga memicu respons bersama yang jarang terjadi dari Inggris, Jerman, dan Prancis. Pada akhir Juni, ketiga negara itu menyatakan bahwa operasi tersebut mengancam stabilitas kawasan, kebebasan navigasi, dan keselamatan pelayaran internasional.

Mereka juga menegaskan penolakan terhadap setiap upaya mengubah status quo secara sepihak melalui ancaman, penggunaan kekuatan, maupun paksaan.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio pekan lalu turut menyatakan bahwa Washington tidak mendukung perluasan patroli tersebut karena berpotensi mengganggu stabilitas regional.

Momentum saat perhatian AS terpecah

William Yang, analis senior Crisis Group untuk Asia Timur Laut, menilai Beijing kemungkinan memanfaatkan situasi ketika perhatian Washington sedang tersita oleh konflik di Iran dan dinamika politik dalam negeri Amerika Serikat.

Meski Amerika Serikat tidak mengakui Taiwan sebagai negara berdaulat, Washington selama ini berkomitmen membantu pulau tersebut mempertahankan diri melalui penjualan senjata, pelatihan militer, dan pertukaran intelijen.

Namun, komitmen itu sempat dipertanyakan setelah Presiden Donald Trump menyatakan bahwa penjualan senjata kepada Taiwan dapat dijadikan "alat tawar-menawar" dalam hubungan dengan Tiongkok usai pertemuannya dengan Presiden Xi Jinping pada Mei lalu.

Menurut Yang, perubahan situasi geopolitik itu memberi ruang bagi Beijing untuk meningkatkan operasi maritimnya.

"Lingkungan eksternal di kawasan Indo-Pasifik telah berubah secara mendasar. Washington saat ini sangat fokus pada Timur Tengah, sehingga kapasitasnya untuk mengawasi maupun merespons perluasan operasi maritim Tiongkok di kawasan sensitif ini menjadi lebih terbatas," katanya.