Bicara Soal Leadership, Khofifah Sebut Kepemimpinan Perempuan Harus Hadirkan Kebijakan Inklusif dan Berdampak

SURABAYA - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengatakan kepemimpinan perempuan harus menghadirkan kebijakan publik yang inklusif, berkeadilan, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

“Forum ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan kebijakan publik yang inklusif dan berkeadilan gender,” ujar Khofifah dalam keterangan diterima di Surabaya, Selasa (28/7).

Pernyataan itu disampaikan Khofifah saat menjadi pembicara utama dalam Women’s Leadership Forum Tahun 2026 bertema “Breaking Barriers, Building Impact” yang digelar dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI).

Dalam forum tersebut Khofifah memaparkan materi “The Leadership Behind the Impact: Kisah Jawa Timur Membangun Kepercayaan Publik”.

Menurut Khofifah, keberhasilan seorang pemimpin tidak diukur dari banyaknya perempuan menduduki jabatan strategis, melainkan dari kemampuan menghadirkan perubahan yang dirasakan langsung masyarakat melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik.

Ia mengatakan proses pengambilan keputusan di berbagai sektor harus memberi ruang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk berkembang, berpartisipasi, dan berkontribusi dalam pembangunan.

“Ketiga pilar itu adalah akar dari berbagai persoalan yang dihadapi oleh kaum perempuan maupun laki-laki. Oleh karena itu strategi pengarusutamaan gender harus berfokus langsung pada penyelesaian masalah fundamental pada ketiga sektor krusial ini,” ucap Khofifah.

Khofifah menjelaskan pembangunan yang responsif gender bukan sekadar memberikan ruang yang sama, tetapi memastikan setiap kebijakan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Dalam paparannya, Khofifah menyebut Indeks Ketimpangan Gender Jawa Timur Tahun 2025 mencapai 0,329, lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Sementara Indeks Pembangunan Gender Jawa Timur mencapai 93,29 yang menunjukkan semakin kuatnya kesetaraan akses perempuan dan laki-laki terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta peluang ekonomi.

Ia menyebut capaian tersebut didukung berbagai program pemberdayaan, antara lain Program Jatim Puspa bagi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online bagi perempuan pengemudi ojek daring.

“Kita bangun ekosistem yang bisa memberikan kepercayaan bahwa perempuan mampu melakukan hal baik, memiliki kompetensi dan kapasitas yang bisa diandalkan dan diunggulkan sekaligus memberikan manfaat di semua lini,” katanya.