Beri Tenggat Singkat, Trump Ultimatum Kembali Serang Iran Jika Negosiasi Gagal

WASHINGTON DC – Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memperingatkan bahwa Washington siap melancarkan "aksi militer yang sangat kuat" terhadap Iran apabila upaya diplomatik yang tengah berlangsung gagal menghasilkan penyelesaian cepat atas krisis yang telah mengguncang Timur Tengah.

Dari The Guardian, dalam wawancara dengan Axios pada Senin (27/7), Trump mengatakan pemerintahannya saat ini sedang menggelar pembicaraan intensif dengan Teheran. Namun, ia menegaskan bahwa jalur diplomasi tidak akan diberi waktu lama.

"Kami sedang melakukan pembicaraan yang sangat mendalam dengan Iran. Jika pembicaraan tersebut tidak membuahkan hasil, kami akan kembali melakukan tindakan militer yang sangat kuat," kata Trump. Ketika ditanya berapa lama ia akan memberikan kesempatan bagi negosiasi, Trump menjawab singkat, "Tidak lama. Entah berjalan cepat atau tidak sama sekali."

Pernyataan itu kembali ia ulangi kepada wartawan di dalam Air Force One. Menurut Trump, Iran bersedia duduk di meja perundingan hanya karena tekanan militer yang telah diberikan Washington.

"Mereka ingin bertemu, dan kami sedang bertemu. Tanpa apa yang telah kami lakukan, mereka bahkan tidak akan berbicara dengan kami. Mereka tidak akan meminta pertemuan jika kinerja kami buruk. Satu-satunya alasan mereka ingin bertemu adalah karena kami telah memberikan pukulan telak kepada mereka," ujarnya.

Tak lama kemudian, saat menghadiri rapat umum di Michigan, Trump kembali menegaskan sikapnya. Ia menyebut Iran tidak bisa dibujuk hanya dengan insentif politik.

"Anda tidak bisa menyuap mereka. Anda harus mengalahkan mereka, dan kami akan mengalahkan mereka habis-habisan. Tapi kita lihat saja bagaimana hasilnya. Saat ini, negosiasi yang sangat ramah sedang berlangsung," katanya.

Namun, di saat Washington menyatakan pembicaraan sedang berlangsung, Teheran justru menyampaikan pesan berbeda. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, menegaskan tidak ada negosiasi langsung dengan Amerika Serikat untuk mengakhiri konflik yang pecah sejak akhir Februari setelah gelombang serangan AS dan Israel.

"Para mediator dapat menyampaikan pesan dari pihak Amerika kepada kami mengenai perkembangan terkini di kawasan tersebut. Namun saat ini kami tidak terlibat dalam negosiasi apa pun dengan Amerika Serikat," kata Baqaei.

Perbedaan pernyataan tersebut muncul ketika Oman dan Iran dilaporkan semakin mendekati kesepakatan prinsip mengenai pengelolaan Selat Hormuz di masa depan. Meski demikian, kedua pihak masih belum mencapai titik temu terkait tuntutan Teheran agar seluruh kapal yang melintasi jalur pelayaran strategis tersebut membayar biaya transit kepada konsorsium yang dipimpin Iran dan Oman.

Oman dan Iran menggelar pembicaraan teknis di Teheran pada Jumat dan Sabtu lalu. Pertemuan itu dinilai dapat menjadi faktor penting untuk mencegah pecahnya kembali konflik bersenjata di kawasan.

Kemajuan dalam perundingan yang didukung China, Qatar, dan Pakistan itu diyakini menjadi salah satu alasan Amerika Serikat menghentikan sementara serangan militernya terhadap Iran setelah hampir dua pekan operasi berlangsung.

Selain perkembangan diplomatik, sejumlah pejabat senior AS juga dilaporkan memperingatkan Trump mengenai menipisnya persediaan amunisi militer Amerika serta meningkatnya risiko serangan balasan Iran terhadap pangkalan-pangkalan AS di kawasan, termasuk di Kuwait dan Yordania.

Komandan militer tertinggi AS di Timur Tengah, Laksamana Brad Cooper, bahkan dilaporkan merekomendasikan penghentian sementara kampanye pengeboman di sekitar Selat Hormuz karena operasi tersebut dinilai telah mencapai batas efektivitasnya.

Washington sebelumnya menyatakan serangan terhadap Iran merupakan respons atas dugaan pelanggaran berulang terhadap nota kesepahaman yang ditandatangani pada Juni, termasuk upaya Teheran menghalangi pelayaran komersial melalui jalur selatan Selat Hormuz yang berada di bawah pengawasan AS.

Sebaliknya, Iran berpendapat bahwa jalur pelayaran selatan tersebut justru melanggar ketentuan gencatan senjata. Teheran menilai perjanjian tersebut memberikan kewenangan penuh kepada Iran untuk menentukan mekanisme pembukaan kembali Selat Hormuz.

Seorang diplomat yang mengetahui pembicaraan mengatakan tujuan utama pertemuan di Teheran adalah menyatukan usulan Iran dan Oman agar menghasilkan mekanisme yang sejalan dengan hukum laut internasional serta dapat diterima komunitas internasional.

Dalam konferensi pers di Teheran, Baqaei juga membantah bahwa penghentian sementara serangan AS dapat dianggap sebagai gencatan senjata tidak resmi.

Sejak Mei, Oman berupaya meyakinkan Iran agar rencana pungutan biaya di Selat Hormuz dilakukan secara sukarela sehingga tetap sesuai dengan hukum laut internasional. Muscat mengusulkan model serupa dengan mekanisme yang diterapkan di Selat Malaka, di mana negara-negara pengguna secara sukarela memberikan kontribusi dana untuk mendukung layanan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan.

Oman berpendapat mekanisme serupa dapat diterapkan di Selat Hormuz dengan persetujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Maritim Internasional (IMO). Sekretaris Jenderal IMO, Arsenio Dominguez, bahkan menyebut model Selat Malaka layak dipertimbangkan sebagai acuan bagi Hormuz.

Sementara itu, Departemen Lingkungan Iran telah menyiapkan skema tersendiri. Dalam proposal tersebut, lebih dari 50.000 kapal dan tanker minyak yang setiap tahun melintasi Selat Hormuz diwajibkan memberikan kompensasi atas dampak pencemaran di Teluk Persia. Besaran biaya akan ditentukan berdasarkan jenis kapal, volume muatan, riwayat pelayaran, serta rekam jejak pencemaran masing-masing kapal.

Meski karakteristik Selat Malaka dan Selat Hormuz berbeda, media-media Iran mulai menunjukkan ketertarikan terhadap model tersebut. Kantor berita Khabaronline bahkan menilai mekanisme serupa dapat menjadi solusi yang saling menguntungkan bagi Iran.

Baqaei menyebut pembicaraan dengan Oman berlangsung konstruktif, namun menegaskan bahwa dialog itu sama sekali tidak berkaitan dengan Amerika Serikat.

"Tujuannya adalah agar Iran dan Oman, sebagai dua negara pesisir, mengembangkan mekanisme untuk memastikan pelayaran yang aman di Selat Hormuz, sambil menghormati hak kedaulatan kedua negara pesisir dan juga menjaga keamanan serta kepentingan nasional Iran," ujarnya.

Oman berada dalam posisi yang tidak mudah karena memahami penolakan Washington terhadap penerapan tarif transit di Selat Hormuz, meskipun AS kemungkinan masih dapat menerima mekanisme pungutan yang jelas untuk layanan tertentu.

Di tengah proses diplomasi tersebut, Amerika Serikat terus mendorong kapal-kapal dagang internasional menguji kekuatan blokade Iran di Selat Hormuz. Menurut pejabat Iran, pada Minggu terdapat enam kapal yang mencoba melintasi jalur selatan dengan sistem navigasi dimatikan. Salah satu kapal dilaporkan ditembaki, sementara kapal lainnya dipaksa berbalik menuju Teluk Persia.

Di saat yang sama, Washington kembali memberlakukan blokade terhadap ekspor minyak Iran sekaligus mengakhiri pengecualian sanksi bagi pembeli minyak negara itu.

Kantor Layanan Proyek Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNOPS) melaporkan lalu lintas kapal di Selat Hormuz turun drastis menjadi rata-rata hanya sekitar lima kapal per hari selama sepekan terakhir. Sebelum konflik pecah, jalur pelayaran strategis tersebut dilintasi hampir 130 kapal setiap harinya.