Pemerintah Perluas Program Magang Nasional untuk Tekan Pengangguran

JAKARTA - Pemerintah terus memperkuat upaya menekan angka pengangguran melalui Program Magang Nasional (PMN) atau Magang Hub yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Ketenagakerjaan. Program ini diharapkan menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan kebutuhan dunia usaha serta industri.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor, mengatakan Program Magang Nasional menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ingga Februari 2026, angka pengangguran tercatat sekitar 7,24 juta orang.

"Memang belum cukup mengatasi jumlah angka pengangguran yang hampir 7,24 juta orang. Tapi ini kita harapkan minimal bisa meminimalisir angka tersebut," kata Afriansyah dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk "Program Magang Nasional: Solusi Taktis-Strategis Problem Ketenagakerjaan".

Ia menjelaskan pemerintah terus memperluas cakupan program tersebut. Setelah menyediakan kuota 100.000 peserta pada angkatan pertama, kuota Program Magang Nasional angkatan kedua tahun 2026 ditingkatkan menjadi 150.000 peserta.

Menurut Afriansyah, perluasan kuota juga diiringi pemerataan akses sehingga peserta tidak hanya berasal dari Pulau Jawa, tetapi dari berbagai daerah di Indonesia. Langkah itu diharapkan membuka peluang lebih besar bagi lulusan baru untuk memperoleh pengalaman kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Ia menuturkan Program Magang Nasional tidak hanya memberikan pengalaman kerja. Namun, juga membekali peserta dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha.

"Bapak Presiden berharap dengan Magang Nasional ini anak-anak yang baru lulus punya pengalaman, punya kompetensi, dan memiliki memori bekerja. Ketika masuk ke dunia kerja, mereka sudah siap karena pernah merasakan langsung bagaimana budaya kerja di perusahaan," ujar dia.

Selama mengikuti program, peserta memperoleh uang saku setara Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, serta sertifikasi kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan angkatan pertama, sekitar 30 persen peserta berhasil direkrut oleh perusahaan tempat mereka menjalani magang. Capaian tersebut dinilai menunjukkan efektivitas program dalam mempercepat transisi lulusan dari dunia pendidikan ke dunia kerja.

Afriansyah menambahkan paradigma magang kini telah berubah. Peserta tidak lagi hanya menjalankan pekerjaan administratif, tetapi dilibatkan dalam proses kerja sesuai kompetensi yang dimiliki sehingga peluang direkrut perusahaan menjadi lebih besar.

Selain memperkuat penyerapan tenaga kerja di dalam negeri, pemerintah juga membuka peluang magang dan penempatan kerja ke luar negeri. Salah satu negara tujuan yang membutuhkan tenaga kerja adalah Jepang, sehingga pemerintah mendorong peningkatan kemampuan bahasa asing, seperti bahasa Jepang, Korea, dan Mandarin, agar lulusan Indonesia lebih kompetitif di pasar kerja global.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO, Darwoto, menyambut baik pelaksanaan Program Magang Nasional. Menurut dia, program tersebut membantu perusahaan memperoleh tenaga kerja yang lebih siap memasuki dunia kerja.

"Kami menyambut positif program magang ini. Dari sisi memberikan pengalaman bekerja bagi fresh graduate, ini sangat penting sekali. Perusahaan juga merasakan manfaatnya karena proses mencari tenaga kerja menjadi lebih mudah," ujar Darwoto.

Ia menilai keberhasilan sekitar 30 persen peserta angkatan pertama direkrut perusahaan menunjukkan bahwa program magang mampu meningkatkan kompetensi, kemampuan beradaptasi, dan etos kerja peserta.

Darwoto juga berharap kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan industri terus diperkuat agar tercipta kesesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja. ils/I-1