Uni Eropa Dukung Konservasi Laut dan Ekonomi Pesisir di Indonesia

JAKARTA - Uni Eropa bersama Pemerintah Indonesia memperkuat kerja sama konservasi keanekaragaman hayati laut dan pengembangan ekonomi pesisir berkelanjutan melalui program yang telah menjangkau ribuan masyarakat di Sulawesi Utara dan Maluku Utara.

Dalam siaran pers yang dirilis EU-Indonesia Cooperation Facility (EUICF) pada Senin disebutkan bahwa aksi tersebut merupakan upaya Uni Eropa dan negara anggotanya berkontribusi pada konservasi keanekaragamanhayati serta ekonomi biru yang berkelanjutan di Indonesia.

Tim Eropa yang terdiri atas para duta besar dan pejabat tinggi dari 13 negara anggota Uni Eropa serta Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia kemudian meninjau pelaksanaan program Marine Biodiversity and Support of Coastal Fisheries in the Coral Triangle di Minahasa Utara.

Program tersebut merupakan kerja sama dengan Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), didanai Uni Eropa melalui Bank Pembangunan Jerman (KfW), dan dilaksanakan bersama Wildlife Conservation Society (WCS) Indonesia.

Pada kesempatan tersebut delegasi meninjau kawasan konservasi laut serta bertemu kelompok masyarakat dari Desa Gangga Dua, Bahoi, Lihunu, Tarabitan, Bulutui, dan Galo-Galo untuk melihat hasil kolaborasi pemerintah, mitra internasional, dan masyarakat dalam menjaga ekosistem laut.

"Indonesia memiliki peran penting bagi dunia karena menjadi rumah bagi salah satu ekosistem laut terkaya yang dimiliki bumi ini," kata Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Denis Chaibi.

"Lewat strategi Global Gateway, Uni Eropa turut mendukung upaya pemulihan terumbu karang, penguatan sektor perikanan, dan penciptaan peluang ekonomi bagi masyarakat pesisir, termasuk di Minahasa Utara," ujarnya.

"Kolaborasi ini menunjukkan bahwa menjaga kelestarian alam dapat berjalan beriringan dengan penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan yang berkelanjutan," lanjut Denis.

Sejak 2019, program yang didukung Uni Eropa dan Kementerian Lingkungan Hidup, Aksi Iklim, Konservasi Alam, dan Keselamatan Nuklir Jerman itu memperkuat pengelolaan kawasan konservasi perairan dan perikanan berkelanjutan di Sulawesi Utara, Maluku Utara, Aceh, dan Nusa Tenggara Barat.

Program tersebut mendukung pengelolaan 21 kawasan konservasi perairan seluas lebih dari 1,63 juta hektare, termasuk perlindungan terumbu karang, mangrove, dan padang lamun sebagai habitat penting bagi keanekaragaman hayati laut.

Mewakili Dirjen KSDAE, Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE Nandang Prihadi mengapresiasi dukungan seluruh mitra dalam pelaksanaan program tersebut.

"Kami mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Uni Eropa, KfW German Development Bank, WCS, serta seluruh mitra yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan ini," ujarnya.

"Kami berharap kunjungan lapangan ini menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama internasional sekaligus memperlihatkan praktik-praktik terbaik pengelolaan kawasan konservasi dan pemberdayaan masyarakat di Sulawesi Utara," katanya.

Dalam hal pelestarian terumbu karang dan ekosistem laut, program ini telah mendukung pembentukan dan penguatan pengelolaan 21 kawasan konservasi perairan seluas 1.631.572 hektar di empat wilayah tersebut, termasuk 16.613 hektar terumbu karang, 14.318 hektar mangrove, dan 10.582 hektar padang lamun.

Selain mendukung konservasi, program itu juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perikanan berkelanjutan, usaha berbasis konservasi, serta pengembangan ekowisata di sejumlah desa pesisir.

Di Desa Gangga Dua, misalnya, penutupan musiman perikanan bagan yang disepakati nelayan meningkatkan pendapatan dari sekitar Rp20 juta menjadi Rp48 juta setiap musim.

Program tersebut juga telah menjangkau 5.752 penerima manfaat langsung dan sekitar 24.542 penerima manfaat tidak langsung melalui peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan kelembagaan, dan pengembangan mata pencaharian berkelanjutan.

Delegasi Uni Eropa dan para pihak terkait menegaskan bahwa kunjungan ini menjadi momentum untuk memperluas dukungan publik, filantropi, dan sektor swasta bagi pengelolaan perikanan berkelanjutan, ekonomi biru atau blue economy, dan pariwisata berbasis alam.

Dukungan ini diharapkan dapat memastikan keanekaragaman hayati laut tetap menjadi pusat agenda ekonomi biru Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.