DPRD DKI Minta Pemprov Terapkan AI Awasi Parkir, Cegah Kebocoran PAD

Jakarta - Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat sistem pengawasan perparkiran berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mengantisipasi potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kami apresiasi langkah Dinas Perhubungan yang telah mulai menerapkan sistem pembayaran parkir secara digital. Tapi, itu belum cukup,” kata Ketua Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Jupiter usai melakukan kunjungan kerja ke Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Dinas Perhubungan DKI Jakarta serta Pusdatin DPMPTSP DKI Jakarta, Selasa (21/7).

Oleh karena itu, DPRD mendorong terwujudnya ekosistem perparkiran yang terintegrasi, mulai dari data perizinan, operasional parkir, transaksi elektronik, CCTV, Electronic Automatic Identification (EAI), hingga pengawasan berbasis AI dalam satu sistem yang saling terhubung.

Ia menegaskan satu rupiah pun uang rakyat harus dikelola secara transparan dan akuntabel.

“Teknologi harus menjadi instrumen untuk memastikan tidak ada lagi kebocoran pendapatan daerah serta menghadirkan pelayanan parkir yang modern, tertib, dan terpercaya bagi masyarakat,” katanya.

Menurut dia, digitalisasi pembayaran belum cukup apabila belum didukung sistem pengawasan yang mampu memastikan seluruh transaksi tercatat secara akurat dan transparan. Hal itu bukan hanya berdampak pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga menyangkut kualitas pelayanan publik.

“Sistem yang baik harus mampu memberikan kepastian, transparansi, dan akuntabilitas,” ujarnya.

Menurut Jupiter, penerapan CCTV yang terintegrasi dengan teknologi AI memungkinkan pemerintah menghitung secara otomatis jumlah kendaraan yang masuk dan keluar di setiap lokasi parkir.

Data tersebut kemudian dapat dicocokkan secara real time dengan transaksi yang tercatat dalam sistem pembayaran elektronik, sehingga setiap potensi selisih atau penyimpangan dapat segera terdeteksi.

“Teknologi AI akan membantu pemerintah memantau tingkat okupansi parkir secara otomatis,” kata dia.

Dengan demikian, pengawasan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada laporan petugas di lapangan, melainkan didukung oleh data yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dia juga menyoroti bahwa mekanisme pembayaran digital yang saat ini diterapkan di sejumlah lokasi parkir masih sangat bergantung pada inisiatif juru parkir untuk mengoperasikan aplikasi melalui telepon genggam.

Kondisi tersebut dinilai masih membuka peluang terjadinya transaksi tunai yang tidak tercatat dalam sistem.

“Selama masih ada ruang untuk transaksi di luar sistem, maka potensi kebocoran pendapatan daerah tetap ada. Karena itu, kita harus membangun sistem yang mampu meminimalkan ketergantungan pada faktor manusia dan memperkuat pengawasan berbasis teknologi,” ujar Jupiter.