Burnham Resmi Jadi PM Inggris, Hadapi Tantangan Ekonomi hingga Krisis Politik

LONDON – Andy Burnham resmi menjadi perdana menteri (PM) keenam Inggris yang menghuni 10 Downing Street sejak 2016, Senin (20/7). Mantan Wali Kota Greater Manchester itu mengambil alih pemerintahan di tengah tumpukan persoalan, mulai dari perlambatan ekonomi, tingginya biaya hidup, hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Dilansir dari AFP, Burnham menggantikan Keir Starmer yang mengundurkan diri hanya dua tahun setelah membawa Partai Buruh meraih kemenangan telak pada Pemilu 2024 dan mengakhiri 14 tahun pemerintahan Partai Konservatif.

Setelah diminta Raja Charles III membentuk pemerintahan baru, Burnham (56) dijadwalkan menyampaikan pidato perdananya di depan 10 Downing Street, usai Starmer secara resmi mengucapkan perpisahan.

Dalam wawancara dengan The Times yang diterbitkan pada Minggu (19/7), Burnham menegaskan komitmennya untuk membawa perubahan dan mengakhiri satu dekade gejolak politik di Inggris.

"Apa yang telah kita lakukan selama ini tidak berhasil. Begitulah menurut saya," katanya.

"Saya akan mencoba melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda."

Dalam pidato perdananya, Burnham juga mengakui dirinya sangat menyadari kebutuhan Inggris akan pemerintahan yang lebih stabil setelah negara itu memiliki enam PM dalam kurun waktu 10 tahun.

Ia berjanji menetapkan prioritas untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus memberikan ruang bagi perekonomian agar kembali tumbuh di tengah krisis biaya hidup. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, Burnham juga berencana memperluas pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah.

Pengumuman susunan kabinet baru diperkirakan dilakukan pada hari yang sama. Salah satu posisi yang paling menjadi perhatian adalah Menteri Keuangan, menyusul spekulasi mengenai pengganti Rachel Reeves.

Tantangan Berat

Burnham, yang dijuluki "King of the North", dipilih Partai Buruh setelah Starmer mengundurkan diri pada akhir Juni. Banyak anggota parlemen menilai Burnham merupakan sosok yang paling berpeluang membendung kebangkitan Partai Reform UK yang dipimpin Nigel Farage.

Wakil Ketua Partai Buruh Lucy Powell mengatakan pengalaman Burnham sebagai Wali Kota Greater Manchester membuatnya memahami kebutuhan akan langkah-langkah yang lebih besar dan berani untuk merealisasikan agenda Partai Buruh.

Namun, tantangan yang dihadapi Burnham tidak ringan. Pemerintah baru harus menghadapi pertumbuhan ekonomi yang lemah, tingginya biaya pinjaman pemerintah, membengkaknya anggaran kesejahteraan sosial, serta meningkatnya arus migran ilegal yang menyeberangi Selat Inggris dengan perahu kecil.

Di tingkat global, ketidakpastian harga energi akibat konflik Amerika Serikat-Iran serta dinamika kebijakan Presiden AS Donald Trump juga diperkirakan akan memberi tekanan tambahan terhadap perekonomian Inggris.

Burnham mengatakan pemerintahannya akan menerapkan pendekatan baru dalam pengelolaan anggaran negara.

"Kami akan mengambil pendekatan yang berbeda terhadap pengeluaran publik dan pengelolaan ekonomi, lebih berfokus pada investasi sejak awal, intervensi dini, mempersiapkan masyarakat untuk berhasil, dan mengurangi biaya akibat kegagalan," ujarnya.

Ia juga berjanji segera mengambil langkah untuk membantu masyarakat menghadapi tingginya biaya hidup.

Burnham pernah menjadi anggota parlemen pada 2001–2017 serta menjabat sebagai menteri di era pemerintahan Tony Blair dan Gordon Brown. Setelah itu, ia membangun popularitas sebagai Wali Kota Greater Manchester dengan citra yang dekat dengan masyarakat.

Meski demikian, Burnham hanya memiliki waktu sekitar tiga tahun untuk membuktikan kepemimpinannya sebelum pemilu berikutnya yang diperkirakan berlangsung pada 2029. Sejumlah jajak pendapat menunjukkan Partai Reform UK mulai unggul dalam tingkat elektabilitas.