Jepang Buka Pembahasan Senjata Nuklir, Kebijakan Non-Nuklir Dipertanyakan

TOKYO – Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi menyatakan negaranya perlu mulai membuka perdebatan mengenai senjata nuklir di tengah perubahan lingkungan keamanan global yang dinilai semakin kompleks. Menurut dia, Jepang tidak dapat terus menghindari pembahasan mengenai isu tersebut, terutama ketika sejumlah negara lain mulai memperkuat strategi pertahanan berbasis kemampuan pencegahan nuklir.

Seperti dikutip dari Antara, dalam program daring yang dirilis pada akhir pekan lalu Koizumi mengatakan pembahasan mengenai senjata nuklir perlu dilakukan sebagai bagian dari evaluasi kebijakan keamanan nasional Jepang.

"Jepang tidak dapat menghindari pembahasan mengenai isu ini," kata Koizumi.

Pernyataan tersebut muncul ketika pemerintah Jepang tengah menyiapkan revisi tiga dokumen utama kebijakan keamanan nasional yang ditargetkan rampung sebelum akhir tahun. Revisi itu dilakukan untuk menyesuaikan strategi pertahanan Jepang dengan perkembangan situasi geopolitik di kawasan maupun dunia.

Koizumi menilai lingkungan keamanan Jepang saat ini jauh lebih rumit dibandingkan beberapa dekade lalu. Karena itu, menurutnya, berbagai isu yang selama ini dianggap tabu seharusnya mulai didiskusikan secara terbuka demi menyiapkan langkah antisipasi menghadapi berbagai kemungkinan ancaman di masa depan.

Sebagai contoh, ia menyoroti sejumlah negara Eropa yang mulai memperkuat kebijakan pencegahan berbasis senjata nuklir.

Pada Juni lalu, parlemen Finlandia mengesahkan undang-undang yang memungkinkan senjata nuklir dibawa masuk ke wilayah negara tersebut. Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Maret mengumumkan rencana memperkuat kemampuan pencegahan nuklir negaranya dengan menambah jumlah hulu ledak.

Meski demikian, posisi Jepang memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan negara lain.

Jepang merupakan satu-satunya negara di dunia yang pernah mengalami serangan bom atom, yakni di Hiroshima dan Nagasaki pada 1945. Pengalaman sejarah tersebut membuat kebijakan pertahanan Jepang selama puluhan tahun berpegang pada Tiga Prinsip Non-Nuklir, yaitu tidak memproduksi, tidak memiliki, dan tidak mengizinkan senjata nuklir berada di wilayah Jepang.

Di sisi lain, Jepang tetap berada di bawah perlindungan payung nuklir Amerika Serikat, yang menjadi bagian penting dalam aliansi pertahanan kedua negara.

Meski prinsip non-nuklir masih menjadi kebijakan resmi negara, perdebatan mengenai masa depannya mulai kembali mencuat.

Pada Desember tahun lalu, seorang sumber yang terlibat dalam penyusunan kebijakan keamanan di bawah pemerintahan Perdana Menteri (PM) Sanae Takaichi menyatakan Jepang seharusnya memiliki senjata nuklir. Pernyataan tersebut langsung menuai kritik dari partai-partai oposisi dan memicu perhatian dari sejumlah negara.

Mantan Menteri Pertahanan Jepang Itsunori Onodera juga sebelumnya menyampaikan bahwa Jepang perlu membahas kembali masa depan Tiga Prinsip Non-Nuklir di tengah perubahan situasi keamanan internasional.

Di tengah munculnya wacana tersebut, dukungan masyarakat terhadap kebijakan non-nuklir justru semakin menguat.

Tiga Prinsip Non-Nuklir

Berdasarkan laporan Kyodo News, sebanyak 82 majelis daerah di seluruh Jepang telah mengirimkan opini resmi kepada pemerintah pusat maupun parlemen yang mendesak pemerintahan PM Sanae Takaichi tetap mempertahankan Tiga Prinsip Non-Nuklir atau bahkan mengabadikannya dalam bentuk undang-undang.

Sejak pemerintahan Takaichi mulai menjabat pada Oktober tahun lalu, dukungan tersebut datang dari lima majelis prefektur, 48 majelis kota, serta 29 majelis kota kecil dan distrik (ward). Menariknya, tidak satu pun dari usulan tersebut meminta agar prinsip non-nuklir direvisi.

Lonjakan jumlah opini itu menunjukkan meningkatnya kekhawatiran publik terhadap kemungkinan perubahan kebijakan nuklir Jepang yang telah menjadi fondasi pertahanan negara sejak resmi diadopsi parlemen pada 1971.

Media lokal sebelumnya juga melaporkan bahwa pemerintahan Takaichi sedang mempertimbangkan revisi terhadap prinsip yang melarang masuknya senjata nuklir ke wilayah Jepang. Laporan tersebut memicu kekhawatiran luas di kalangan masyarakat yang menilai kebijakan non-nuklir merupakan bagian penting dari identitas Jepang sebagai negara yang pernah menjadi korban serangan bom atom.

Hingga kini, pemerintah Jepang belum mengumumkan adanya keputusan resmi mengenai perubahan Tiga Prinsip Non-Nuklir. Namun, pernyataan Menteri Pertahanan Shinjiro Koizumi menunjukkan bahwa isu tersebut diperkirakan akan menjadi salah satu pembahasan penting dalam penyusunan strategi keamanan nasional Jepang di tengah dinamika geopolitik yang terus berkembang.