Peringkat Stabil Jangan Dimaknai Seluruh Persoalan Ekonomi Selesai

JAKARTA - Keputusan S&P Global Ratings mempertahankan sovereign credit rating Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil bukan semata-mata kabar positif, melainkan juga mengandung pesan kuat agar pemerintah tetap menjaga disiplin fiskal.

Guru Besar Fakultas Bisnis dan Ekonomika (FBE) Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Aloysius Gunadi Brata mengatakan penetapan status sebenarnya bergantung pada konsistensi pemerintah dalam memenuhi target defisit anggaran.

Aloysius menjelaskan, outlook stabil yang diberikan S&P didasarkan pada ekspektasi bahwa pemerintah akan tetap mempertahankan defisit fiskal di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sebab itu, komitmen terhadap disiplin fiskal menjadi syarat utama agar peringkat kredit Indonesia tidak mengalami penurunan di masa mendatang.

“Di dalam penilaian itu sangat jelas disebutkan bahwa rating dapat diturunkan apabila utang bersih pemerintah meningkat dengan laju tahunan lebih dari 3 persen terhadap PDB secara berkelanjutan. Jadi, disiplin fiskal tidak bisa ditawar-tawar. Outlook stabil juga dapat dibaca sebagai pesan kuat agar pemerintah konsisten menjaga target defisit fiskal 3 persen,” kata Aloysius kepada Koran Jakarta, Selasa (14/7).

Ia juga menilai penilaian lembaga pemeringkat internasional tidak selalu sejalan dengan kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat maupun pelaku usaha. Menurutnya, lembaga pemeringkat lebih menitikberatkan pada kemampuan negara memenuhi kewajiban pembayaran utang dan menjaga stabilitas ekonomi makro, sedangkan dunia usaha dan masyarakat menghadapi persoalan yang jauh lebih kompleks di tingkat mikro.

Sebab itu, respons pasar yang masih cenderung lemah katanya perlu menjadi perhatian pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tekanan pada sektor riil masih cukup besar sehingga efektivitas transmisi kebijakan makro harus terus dievaluasi.

“Kalau pasar masih lemah responsnya, berarti sisi mikro masih mengalami tekanan berat. Artinya, kebijakan makro yang dinilai tepat juga harus dipastikan benar-benar sampai secara cepat dan tepat ke level mikro,” katanya.

Kapasitas Membayar Utang

Pada kesempatan terpisah, pengamat Kebijakan Publik dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Badiul Hadi mengingatkan agar capaian peringkat tersebut tidak dimaknai berlebihan.

“Peringkat BBB outlook stabil memang bisa menjaga kepercayaan investor, tetapi tidak boleh dimaknai sebagai bukti seluruh persoalan ekonomi selesai. Peringkat mencerminkan kapasitas membayar utang, bukan otomatis menunjukkan kualitas pertumbuhan, pemerataan, maupun efektivitas belanja negara,” kata Badiul.

Ia menilai Pemerintah, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu melihat lebih dalam indikator fundamental di balik rating tersebut.

Dari sisi fiskal, Badiul menyebut tantangan utama tetap pada kualitas APBN. “Rasio pajak Indonesia masih sekitar 10,3 persen terhadap PDB (2024), sementara rasio utang pemerintah sekitar 39 persen PDB, sehingga ruang fiskal produktif masih perlu diperkuat melalui optimalisasi penerimaan dan belanja,” jelasnya.

Menurutnya, meski rasio utang masih aman, kapasitas penerimaan negara yang rendah membuat pemerintah terbatas dalam membiayai program prioritas seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

Sementara dari sisi moneter, Badiul menilai stabilitas yang dijaga Bank Indonesia juga harus dibarengi dorongan nyata ke sektor riil. “BI Rate 5,50 persen dan inflasi yang terkendali belum cukup apabila penyaluran kredit produktif, investasi manufaktur, serta penciptaan lapangan kerja belum meningkat secara signifikan,” katanya.

Ia khawatir jika sektor keuangan hanya fokus pada pembiayaan konsumtif dan instrumen keuangan, maka pertumbuhan ekonomi tidak akan terasa di masyarakat.

Oleh karena itu, Badiul mendorong pemerintah dan OJK menjadikan rating stabil ini sebagai momentum, bukan tujuan akhir.

“Penting bagi pemerintah dan OJK sebaiknya tidak sekadar merayakan peringkat, melainkan menjadikannya momentum memperkuat koordinasi fiskal-moneter, memperbaiki produktivitas ekonomi, memperluas basis pajak, serta memastikan sektor keuangan lebih banyak membiayai sektor produktif daripada konsumtif,” tegasnya.

Lebih lanjut, dia menekankan pemerintah perlu mempercepat reformasi fiskal dan pendalaman sektor keuangan. Insentif, kata dia, harus diarahkan pada industri bernilai tambah tinggi agar bisa menyerap tenaga kerja dan meningkatkan ekspor.

“Pemerintah juga perlu memanfaatkan momentum ini untuk mempercepat reformasi fiskal dan pendalaman sektor keuangan, mengarahkan insentif pada industri bernilai tambah, memperkuat investasi produktif, serta menjaga disiplin fiskal agar peringkat kredit berkontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat,”pungkas Badiul.