DPRD Jabar Desak PT Jasa Sarana Tutup Usaha Merugi, Aset BUMD Susut hingga Rp500 Miliar

Bandung - Komisi III DPRD Jawa Barat mendesak manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jasa Sarana untuk segera menghentikan seluruh lini usaha yang merugi dan melakukan evaluasi total demi menyelamatkan aset daerah yang tersisa.

Hal ini mengingat kondisi keuangan BUMD bidang infrastruktur itu mengalami penyusutan aset secara drastis hingga Rp500 miliar, disertai beban defisit operasional tahunan sebesar Rp3 miliar.

"Usaha-usaha yang selama ini tidak memberikan keuntungan bahkan menimbulkan kerugian harus segera dievaluasi dan dihentikan. Sebaliknya, perusahaan perlu lebih fokus mengembangkan sektor usaha yang masih produktif dan memiliki potensi menghasilkan keuntungan agar kondisi keuangan dapat kembali sehat," ujar Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat Jajang Rohana dalam keterangan di Bandung, Sabtu (11/7).

Berdasarkan hasil audit dan evaluasi mendalam Komisi III, nilai total aset PT Jasa Sarana yang sebelumnya sempat tercatat berada di atas angka Rp1 triliun, saat ini diperkirakan hanya tersisa sekitar Rp500 miliar saja.

Kondisi tersebut diperparah dengan adanya kewajiban utang perusahaan yang masih berjalan di kisaran Rp170 miliar hingga Rp180 miliar. Dengan demikian, nilai bersih (net asset) yang benar-benar dimiliki oleh BUMD tersebut menyusut hingga tersisa di kisaran Rp400 miliar.

"Berdasarkan hasil evaluasi, kondisi keuangan PT Jasa Sarana memerlukan perhatian serius. Pendapatan yang diperoleh setiap tahun belum mampu menutup seluruh biaya operasional sehingga perusahaan masih mengalami defisit sekitar Rp3 miliar per tahun," ucap Jajang memaparkan.

Menyikapi krisis keuangan tersebut, Komisi III mendorong PT Jasa Sarana segera melakukan langkah taktis pemulihan keuangan berupa optimalisasi aset.

Salah satunya melalui opsi pelepasan aset-aset yang tidak produktif (idle asset), untuk kemudian dialokasikan sebagai penguat modal pada lini bisnis yang dinilai memiliki prospek cerah.

Jajang menegaskan bahwa pengawasan ketat dari DPRD ini bertujuan untuk memastikan fungsi BUMD kembali sehat dan profesional, sehingga mampu menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemprov Jabar secara maksimal, bukan justru menjadi beban APBD.

"Perbaikan manajemen menjadi kunci utama. Dengan tata kelola yang baik, pengelolaan usaha yang lebih fokus, serta optimalisasi aset, kami optimistis PT Jasa Sarana dapat kembali berada pada kondisi keuangan yang sehat dan mampu memberikan kontribusi maksimal bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat," tuturnya.