Wamendagri Ribka Haluk Dorong Pelibatan Orang Asli Papua di Sensus Ekonomi 2026

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melibatkan lebih banyak Orang Asli Papua (OAP) sebagai petugas lapangan dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Tanah Papua. Menurutnya, keterlibatan masyarakat lokal akan mempermudah proses pendataan sekaligus meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap pelaksanaan sensus.

Hal tersebut disampaikan Ribka saat mengikuti Rapat Bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) yang berlangsung secara virtual dari Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (6/7/2026). Ia menilai pendekatan yang memperhatikan kondisi sosial dan budaya setempat menjadi faktor penting agar proses pengumpulan data berjalan efektif, khususnya di wilayah dengan karakteristik geografis yang menantang.

"Pada saat rekrutmen SDM untuk pengambil data sampai ke distrik, memang itu harus ada kebijakan khusus, perlu diangkat anak-anak asli Papua agar tidak ada penolakan," ujar Ribka.

Menurut Ribka, keberhasilan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya bergantung pada kesiapan petugas lapangan. Dukungan pemerintah daerah beserta seluruh pemangku kepentingan juga menjadi faktor penting agar proses pendataan dapat berjalan lancar hingga ke seluruh wilayah Papua.

Karena itu, ia meminta agar pelaksanaan sensus dilakukan melalui koordinasi yang erat dengan gubernur, bupati, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan pendataan sekaligus memastikan seluruh masyarakat dapat dijangkau.

Selain memperkuat kolaborasi, Ribka juga mendorong penerapan strategi jemput bola sebagaimana yang selama ini dilakukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil). Pendekatan tersebut dinilai efektif untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Ia menegaskan bahwa data hasil sensus memiliki peran yang sangat penting sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan pemerintah. Data tersebut akan digunakan dalam penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Alokasi Khusus (DAK), hingga berbagai program pembangunan yang ditujukan bagi masyarakat Papua.

Ribka juga menilai pembaruan data perlu dilakukan secara menyeluruh agar mampu menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat Papua secara nyata. Dengan data yang valid dan mutakhir, pemerintah dapat mengukur efektivitas berbagai program pembangunan yang telah dijalankan selama ini.

"Kalau kita masih seperti ini, kemudian dari tahun sekian sampai sekian data Papua masih miskin terus padahal intervensi program ini sudah dilakukan oleh pemerintah, yang akan tergambar di publik itu seolah-olah pemerintah Indonesia tidak ada intervensi," tegasnya.

Lebih lanjut, Ribka menyampaikan apresiasi kepada Badan Pusat Statistik atas kerja sama yang selama ini terjalin dengan Kemendagri dalam penyediaan data nasional. Menurutnya, sinergi lintas kementerian dan lembaga menjadi fondasi penting untuk menghasilkan data statistik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kemendagri, lanjut Ribka, akan terus memberikan dukungan teknis serta memperkuat koordinasi melalui Direktorat Jenderal Dukcapil dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda). Dukungan tersebut diharapkan mampu memperlancar seluruh tahapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di berbagai daerah, khususnya di Tanah Papua.

"Saya bersama dengan teman-teman dari tim teknis Ibu [dari] Ditjen Dukcapil dan juga dari Bangda (Ditjen Bina Pembangunan Daerah) akan selalu dan siap untuk mendukung kapan saja sampai dengan kita bisa menghasilkan produk penyediaan data sesuai sensus yang dibutuhkan untuk 2026," pungkasnya.

Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Pudji Ismartini, Direktur Neraca Pengeluaran BPS Windhiarso Ponco Adi, Kepala Biro SDM BPS Eni Lestariningsih, serta sejumlah pejabat dan pihak terkait lainnya.