Intervensi Pemda Dibutuhkan Redam Gejolak Harga Telur

JAKARTA — Keterlibatan aktif pemerintah daerah (pemda) bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) menjadi krusial untuk menjaga stabilitas harga melalui penguatan serapan produksi, kelancaran distribusi, dan koordinasi antardaerah, sehingga kesejahteraan peternak tetap terjaga tanpa mengorbankan daya beli masyarakat.

Pasalnya, fluktuasi harga telur dan ayam broiler menunjukkan masih rentannya keseimbangan antara produksi, distribusi, dan permintaan di sektor pangan. Ketika harga di tingkat peternak jatuh terlalu rendah, keberlanjutan usaha peternakan terancam, sementara lonjakan harga di tingkat konsumen berpotensi memicu inflasi pangan.

Saat ini, harga telur di kandang anjlok jauh di bawah Harga Acuan Penjualan (HAP). Data Bapanas mencatat harga telur rata-rata nasional di kandang hanya 21 ribu rupiah/ kg. Bahkan di sentra produksi seperti Blitar dan Magetan, Jawa Timur, harganya menyentuh 17 ribu rupiah/ kg.

“Bahwa hari ini meskipun secara nasional, telur masih 30 ribu rupiah per kg atau sesuai HAP. Namun di kandang, teman-teman peternak kita sangat kesulitan karena harga rata-rata nasional 21 ribu rupiah kg. Bahkan di Blitar, Magetan, itu rata-rata ada 17 ribu rupiah/ kg,” ujar Direktur SPHP Bapanas Maino Dwi Hartono dalam rapat pengendalian inflasi, Jakarta, Senin (29/6).

Bapanas meminta pemda segera memfasilitasi link and match antara daerah yang harga telur dan ayamnya masih tinggi dengan asosiasi atau koperasi peternak yang mengalami penurunan harga. “Bagi teman-teman di daerah yang harganya masih tinggi, baik itu ayam maupun telur, silakan nanti kita link-kan dengan para koperasi dan asosiasi peternak agar bisa mendapatkan pasokan dengan harga yang bisa menaikkan di tingkat produsen,” terang Maino.

Dengan skema ini, peternak diharapkan bisa mendapatkan harga yang lebih wajar, sementara konsumen di daerah lain tetap memperoleh harga sesuai HAP.

Subsidi Jagung

Selain meminta peran Pemda, Bapanas juga tetap Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan demi menjaga daya beli peternak. Fasilitas subsidi harga jagung pakan ini telah bergulir sejak awal Mei tahun 2026.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman yang juga Menteri Pertanian (Mentan) mengaku telah menugaskan Perum Bulog untuk menggelontorkan SPHP jagung dengan target sementara 213,2 ribu ton dari total alokasi 242 ribu ton untuk tahun ini. "Kalau (jagung) pakan, (sudah) kita subsidi. Ada jagung kita 200 ribuan ton (itu) subsidi (melalui) SPHP. Kita kasih dengan harga yang baik untuk peternak," ungkap Amran.

Amran menjelaskan stok jagung pakan yang disalurkan merupakan hasil penyerapan panen petani lokal yang disimpan menjadi Cadangan Jagung Pemerintah (CJP). Usai pemerintah menopang panen petani jagung dalam negeri dengan harga penyerapan yang baik, maka selanjutnya stok CJP dipergunakan untuk mendukung peternak unggas.

Adapun program SPHP jagung pakan tahun 2026 yang telah dimulai 9 Mei, realisasi penyalurannya sampai 29 Juni telah mencapai 55,5 ribu ton. Target program ini menyasar ke 5.543 orang peternak di 26 provinsi yang merupakan peternak dari skala mikro, kecil, dan menengah dengan total populasi 53 juta ekor unggas.

Untuk harga jagung pakan yang ditetapkan Bapanas antara lain 5.000 rupiah per kg dengan pengambilan di Gudang Bulog dan harga maksimal di 5.500 rupiah per kg di tingkat peternak. Penyaluran SPHP jagung pakan dilakukan melalui koperasi atau asosiasi kepada anggota yang telah terdaftar dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan Mentan.

Total anggaran yang telah disiapkan pemerintah melalui Bapanas sejumlah 678 miliar rupiah untuk SPHP jagung pakan di tahun ini. Ini untuk subsidi harga dengan total alokasi penyaluran maksimal sebanyak 242 ribu ton dan dapat berlangsung hingga akhir 2026.