El Nino Diprediksi Memuncak Juli-Oktober 2026, Kepala Daerah Diminta Siaga Karhutla

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk segera memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan bertepatan dengan musim kemarau pada Juli hingga Oktober 2026. Langkah tersebut dinilai penting guna meminimalkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kekeringan, serta gangguan terhadap sektor pertanian dan energi.

Instruksi itu disampaikan usai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Kesiapsiagaan Menghadapi Dampak Fenomena El Nino di Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (29/6/2026). Pemerintah daerah diminta segera menyiapkan langkah mitigasi sesuai tingkat kerawanan di wilayah masing-masing.

Berdasarkan paparan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), fenomena El Nino diprakirakan berlangsung sejak Mei 2026 hingga Mei 2027. Namun, dampaknya diperkirakan paling terasa selama periode musim kemarau yang berlangsung pada Juli hingga Oktober 2026.

"Mulai bulan Juli, Agustus, September, Oktober. Setelah itu baru menurun," ujar Menteri Dalam Negeri.

Ia menjelaskan, terdapat dua dampak utama yang perlu diantisipasi pemerintah daerah, yakni meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan akibat cuaca yang lebih panas serta berkurangnya ketersediaan air yang dapat memengaruhi sektor pertanian, perkebunan, hingga operasional pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

"El Nino ini berdampak dua. Satu adalah dampak kemungkinan kebakaran hutan dan lahan, yang kedua adalah kekurangan air," katanya.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah pusat telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi melalui kementerian dan lembaga terkait. Kementerian Pertanian memperkuat program irigasi dan pompanisasi, sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan melaksanakan modifikasi cuaca di wilayah yang membutuhkan.

Menteri Dalam Negeri meminta seluruh kepala daerah segera menggelar rapat koordinasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dinas pertanian, dinas pengairan, serta perangkat daerah terkait dengan mengacu pada data dari BMKG, BNPB, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Para gubernur juga diminta mengoordinasikan langkah tersebut bersama para bupati dan wali kota agar upaya mitigasi berjalan terpadu.

Selain itu, pemerintah daerah didorong memperkuat sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, instansi vertikal, balai wilayah sungai, penyuluh pertanian, pemadam kebakaran, hingga pemerintah desa. Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi karhutla, kekeringan, serta berbagai dampak El Nino lainnya secara cepat, terukur, dan efektif.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta sejumlah pejabat kementerian, lembaga, dan pihak terkait lainnya.