BPOM dan Kemenpar Dorong Pariwisata Berbasis Kesehatan

JAKARTA - Pemerintah berkomitmen mendukung pengembangan sektor pariwisata berbasis kesehatan (health tourism), salah satunya dengan memberikan akses khusus terhadap obat-obatan tertentu yang digunakan di RS bertaraf internasional, serta pendampingan UMKM herbal di desa wisata.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan di Jakarta, Rabu (24/6), bahwa health tourism dinilai memiliki potensi besar menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional. Perkembangan industri wellness tourism dan medical tourism menjadi salah satu alasan pentingnya penguatan kolaborasi antarinstansi.

"Secara global, nilai ekonomi wellness tourism diperkirakan mencapai US$1,08 triliun pada 2026 dan diproyeksikan meningkat menjadi US$2,4 triliun pada 2035. Sementara itu, pasar medical tourism diperkirakan tumbuh dari US$38,6 miliar pada 2026 menjadi US$126,2 miliar pada 2035," ujarnya.

Sejak Juni 2025, BPOM telah menerbitkan 19 persetujuan SAS untuk berbagai obat, termasuk obat antikanker dan imunoglobulin yang digunakan dalam pelayanan kesehatan di kawasan tersebut. Dia menyebutkan, setiap obat yang masuk melalui mekanisme SAS harus dapat ditelusuri dan hanya digunakan sesuai tujuan pelayanan kesehatan yang telah disetujui.

“BPOM mendukung penuh pengembangan medical tourism Indonesia. Namun, seluruh proses tetap dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, pengawasan ketat, dan jaminan mutu agar keselamatan pasien tetap menjadi prioritas utama.

Taruna menyebut Indonesia memiliki sekitar 6.261 desa wisata yang terdiri atas 36 desa mandiri, 330 desa maju, 1.015 desa berkembang, dan 4.880 desa rintisan. Menurutnya, desa wisata tidak hanya menjadi destinasi berbasis alam dan budaya, tetapi juga dapat berkembang menjadi pusat produksi jamu, herbal, dan pangan lokal, yang berpotensi menjadi health tourism dengan nilai ekonomi tinggi.

“Desa wisata tidak hanya menawarkan keindahan alam dan budaya, tetapi juga dapat menjadi pusat pengembangan produk jamu, herbal, dan pangan lokal yang aman serta bernilai ekonomi tinggi," jelasnya.

Dia pun menyatakan kesiapannya melakukan pendampingan agar produk-produk tersebut memenuhi standar keamanan, mutu, dan khasiat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, BPOM akan terus mendorong perluasan pendampingan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) herbal di desa wisata serta pengembangan program keamanan pangan melalui Desa Pangan Aman dan Kuliah Kerja Nyata Tematik Keamanan Pangan di berbagai destinasi wisata.

“Kita harus melaporkan progress dan hasilnya kepada Presiden. Karena banyak sekali titik temu antara program BPOM dan Kementerian Pariwisata yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat,” dia menuturkan.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyambut positif peluang kerja sama yang lebih erat dengan BPOM. Dia menilai, tren wisata kesehatan terus berkembang secara global sehingga Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi unggulan melalui pemanfaatan kekayaan jamu tradisional, dukungan layanan kesehatan modern, serta daya tarik alam dan budaya yang dimiliki.

“Kita memiliki modal kuat untuk memimpin pasar ini. Indonesia dapat memadukan keunggulan jamu tradisional warisan leluhur dengan fasilitas medis modern yang didukung keindahan alam nusantara,” kata Widiyanti.

Peluang kerja sama yang diusulkan melalui pertemuan ini, antara lain kolaborasi dalam penyelenggaraan kegiatan Wellness Festival (Wellfest) 2026. Kegiatan ini menjadi agenda tahunan yang diselenggarakan dengan tujuan mengedukasi masyarakat mengenai gaya hidup sehat holistik, mempromosikan produk kesehatan, serta mendukung UMKM lokal di industri wellness, kosmetik, dan pangan olahan.