Armenia Terbelah Dua Kubu Arah Haluan Politik Luar Negeri

MOSKOW - Masyarakat Armenia terpecah pendapat dan tidak secara bulat mendukung kebijakan pemerintah untuk mempererat hubungan dengan Barat, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Russia Maria Zakharova, dalam sebuah wawancara dengan RIA Novosti.

"Pemilihan umum baru-baru ini menunjukkan bahwa tidak ada dukungan yang jelas di dalam masyarakat Armenia terhadap pendekatan tergesa-gesa dengan Barat, yang, seperti yang telah banyak contohnya, harus dibayar dengan kepentingan dan identitas sendiri," kata Zakharova.

Sebaliknya, warga telah menunjukkan bahwa ada permintaan publik yang stabil untuk mengembangkan hubungan dengan Russia, serta untuk mendorong keanggotaan dalam lembaga-lembaga Eurasia yang dianggap bermanfaat bagi Yerevan, imbuhnya.

"Namun, tanggapan terhadap opini ini (tentang perlunya mengembangkan hubungan dengan Russia) meningkat secara sistematis di dalam kekuatan politik yang mendukung kebijakan luar negeri semacam itu," kata Zakharova.

"Mereka yang tidak malu dan tidak takut menyebut Russia sebagai sekutu strategis, mereka dijanjikan akan 'tersingkir' dari peta politik. Mereka, seperti yang mereka katakan, adalah 'agen Kremlin' dan 'dikirim' untuk mencegah penguatan kemerdekaan republik," imbuhnya.

Selain itu, dia juga mengecam para pemimpin Armenia karena mencoba menanamkan gagasan di kalangan publik Armenia bahwa Russia diduga menghukum Yerevan karena "tidak patuh," dan menolak tudingan tersebut sebagai "manipulasi propaganda" semata.

Sebelumnya, pada musim semi 2025, parlemen Armenia mengesahkan undang-undang yang menyatakan niat negara Kaukasus Selatan itu untuk bergabung dengan Uni Eropa, meskipun blok tersebut belum menawarkan keanggotaan.

Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan mengatakan Yerevan menyadari adanya ketidakcocokan dalam keanggotaan yang simultan di Uni Eropa dan Uni Ekonomi Eurasia, dan akan terus menyelaraskan kebijakannya dengan kedua blok tersebut selama mungkin. Ant