Pembatasan Medsos Anak Perlu Dukungan Lintas Sektor

Purwokerto – Pembatasan media sosial (medsos) bagi anak dinilai sebagai langkah penting untuk melindungi mereka dari berbagai risiko di ruang digital. Namun, kebijakan ini tidak akan efektif jika hanya mengandalkan aturan semata. Diperlukan dukungan lintas sektor yang melibatkan orang tua, sekolah, pemerintah daerah, hingga penyedia platform digital agar implementasinya berjalan optimal.

Akademisi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Luthfi Makhasin, menilai kebijakan pembatasan medsos bagi anak membutuhkan dukungan lintas sektor agar implementasinya efektif, terutama di tingkat daerah.

“Dari sisi kebijakan publik, langkah pemerintah ini patut diapresiasi, karena merespons banyak studi yang menunjukkan dampak negatif paparan berlebih media sosial pada anak, khususnya di usia tumbuh kembang,” katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Minggu (29/3).

Seperti dikutip dari Antara, Luthfi menjelaskan kebijakan tersebut bukan hal baru secara global. Sejumlah negara, seperti Tiongkok, telah lebih dahulu menerapkannya sebagai upaya melindungi anak dari risiko ruang digital. Menurutnya, langkah Indonesia menunjukkan komitmen dalam menjaga kualitas generasi muda di tengah pesatnya perkembangan ­teknologi.

Namun, ia mengingatkan tantangan utama berada pada implementasi di lapangan. “Pada level pelaksanaan di daerah, diperlukan upaya ekstra, karena menyangkut aspek teknis. Ini tidak bisa hanya mengandalkan imbauan, tetapi harus melibatkan orang tua, sekolah, hingga penyedia layanan atau provider,” ujarnya.

Tanpa kolaborasi berbagai pihak, kebijakan tersebut berpotensi tidak berjalan optimal. Selain itu, pemerintah daerah perlu menyediakan alternatif kegiatan bagi anak agar tidak bergantung pada gawai, salah satunya melalui ruang publik ramah anak. Ia mencontohkan negara seperti Australia yang menyediakan fasilitas terbuka untuk mendorong aktivitas fisik.

“Ketersediaan ruang publik seperti itu bisa menjadi alternatif bagi anak untuk beralih dari penggunaan gawai ke aktivitas fisik yang lebih sehat,” katanya.

Ia menambahkan, kebijakan pembatasan medsos harus terintegrasi dengan program lain, seperti Kota Layak Anak, pendidikan inklusif, dan pembangunan infrastruktur. “Kebijakan ini harus dipahami sebagai satu kesatuan dengan program lain. Tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan sektor pendidikan, infrastruktur, maupun transportasi,” tegasnya.

Pendekatan Edukatif

Sementara itu, Pakar Komunikasi Unsoed, Mite Setiansah, menilai pembatasan medsos perlu diimbangi pendekatan edukatif melalui penguatan literasi media sejak dini.

“Pembatasan itu pasti ada sisi positifnya, karena risiko digital, seperti perundungan siber dan kekerasan cukup tinggi, terutama bagi anak-anak,” katanya.

Namun, ia mengingatkan adanya celah implementasi, seperti manipulasi usia saat pembuatan akun. “Dalam praktiknya, banyak yang bisa mengisi tanggal lahir tidak sesuai fakta, sehingga pembatasan tidak selalu berjalan optimal,” ujarnya.

Karena itu, ia menekankan pentingnya literasi media sebagai bagian dari kurikulum berjenjang sejak PAUD hingga pendidikan menengah. Anak perlu dikenalkan pada risiko seperti hoaks, kekerasan, dan perundungan siber agar mampu memilah informasi.

“Kita tidak bisa hanya melarang anak menggunakan media sosial, tapi harus membekali mereka dengan pemahaman agar aman saat mengaksesnya,” tegasnya.

Ia juga mendorong pemerintah mengembangkan metode edukasi kreatif serta memanfaatkan fasilitas publik seperti taman literasi. Selain itu, kebijakan harus diterapkan secara adil. “Kalau pembatasan diberlakukan, seharusnya berlaku untuk semua agar tidak menimbulkan ketimpangan,” katanya.

Menurutnya, perlindungan anak di ruang digital harus mengedepankan pendekatan edukatif. “Melindungi anak itu penting, tetapi jangan sampai menghilangkan kesempatan mereka untuk berkembang dan mendapatkan manfaat dari media sosial,” ujarnya. YK/and