Nilai Tambah Terbuang, CORE Dorong Revolusi Hilirisasi Kelapa

JAKARTA – Program hilirisasi perkebunan rakyat menjadi strategi penting untuk meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus memperkuat kesejahteraan petani.

Selama ini, sebagian besar hasil perkebunan dijual dalam bentuk bahan mentah sehingga keuntungan lebih banyak dinikmati oleh sektor pengolahan.

Melalui hilirisasi, petani dan pelaku usaha lokal didorong menghasilkan produk olahan bernilai ekonomi lebih tinggi, memperluas akses pasar, serta menciptakan lapangan kerja di daerah.

Jika didukung oleh teknologi, pembiayaan, dan kepastian pasar, program ini berpotensi meningkatkan daya saing perkebunan rakyat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal.

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian menilai kelapa menjadi salah satu komoditas yang layak diprioritaskan dalam program hilirisasi perkebunan rakyat, karena masih memiliki ruang besar untuk peningkatan nilai tambah.

“Sejauh ini belum banyak hilirisasi kelapa, buktinya Indonesia masih mengekspor banyak dalam bentuk kelapa bulat,” kata Eliza kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Menurut dia, penguatan hilirisasi kelapa diperlukan agar Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi juga mampu meningkatkan ekspor produk olahan bernilai tambah.

Data Kementerian Pertanian menunjukkan nilai ekspor kelapa dan produk olahannya sepanjang Januari–Oktober 2025 mencapai sekitar 2,48 miliar dolar AS atau setara Rp44,2 triliun.

Kinerja tersebut ditopang meningkatnya permintaan dari sejumlah negara Asia, terutama Tiongkok, serta negara tujuan lain seperti Malaysia, Singapura, Belanda, dan Thailand.

Eliza mengatakan besarnya permintaan tersebut menunjukkan potensi ekonomi komoditas kelapa masih sangat besar apabila lebih banyak diolah menjadi produk bernilai tambah di dalam negeri.

Ia menilai pengembangan industri hilir kelapa di Indonesia masih menghadapi tantangan. Nilai ekspor kopra, misalnya, baru sekitar 52 juta dolar AS, sementara ekspor berbagai produk turunan kelapa lainnya juga belum signifikan.

Eliza menambahkan ekspor minyak kelapa mentah Indonesia pada 2024 sekitar 333 ribu ton, lebih rendah dibandingkan Filipina yang mencapai sekitar 986 ribu ton.

Menurut dia, Indonesia juga masih tertinggal dibandingkan Malaysia dalam pengembangan industri hilir kelapa. Padahal, Malaysia banyak mengimpor bahan baku kelapa dari Indonesia dan Filipina untuk diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah.

“Malaysia pun banyak mengimpor kelapa dari Indonesia dan Filipina, tetapi hilirisasinya cukup dalam,” ujarnya.

Eliza mengatakan pengembangan hilirisasi kelapa perlu dibarengi perbaikan tata niaga agar kebutuhan bahan baku industri dalam negeri tetap terpenuhi.

Menurut dia, sebagian industri pengolahan kelapa di dalam negeri masih menghadapi keterbatasan bahan baku sehingga kapasitas produksi belum dapat dimanfaatkan optimal.

Ia mengatakan terdapat industri kelapa yang memiliki kapasitas menganggur cukup besar, bahkan ada yang hanya beroperasi sekitar 33 persen dari kapasitas produksi maksimum.

“Ini sebuah ironi, di saat ingin hilirisasi kelapa di dalam negeri, industri eksisting kesusahan cari bahan baku kelapanya,” ungkap dia.

Eliza menjelaskan persoalan pasokan bahan baku dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari produksi yang terdampak cuaca, produktivitas yang relatif stagnan, hingga dominasi petani kecil dalam usaha perkebunan kelapa.

Ia menyebut lebih dari 90 persen produksi kelapa berasal dari petani skala kecil, bukan dari perkebunan besar seperti pada komoditas kelapa sawit.

Sebagian besar petani kelapa, lanjutnya, masih menerapkan teknik budidaya konvensional, minim pemupukan, terbatas dalam penggunaan teknologi, serta belum sepenuhnya menerapkan praktik pertanian yang baik atau good agricultural practices.

Selain itu, harga ekspor kelapa bulat yang relatif lebih menarik dibandingkan harga domestik mendorong pelaku usaha menjual kelapa ke luar negeri daripada memasok industri pengolahan dalam negeri.

Menurut Eliza, peningkatan ekspor kelapa perlu diimbangi dengan pengaturan pasokan agar industri hilir tetap memperoleh bahan baku yang cukup.

“Perlu adanya perbaikan tata niaga kelapa,” ucapnya.

Ia menilai pemerintah juga perlu memperkuat basis data kelapa nasional, mulai dari potensi produksi per wilayah, kebutuhan domestik untuk konsumsi langsung dan industri, hingga volume yang dapat diekspor.

Dalam jangka menengah dan panjang, Eliza mendorong pengelolaan perkebunan kelapa secara lebih modern melalui peningkatan produktivitas, peremajaan tanaman, penerapan praktik budidaya yang baik, serta penguatan kelembagaan petani.

Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman sebelumnya menyatakan pemerintah terus mempercepat hilirisasi perkebunan rakyat seluas 870 ribu hektare untuk meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian.

Mentan juga memperkirakan hilirisasi kelapa dapat meningkatkan nilai ekonomi komoditas tersebut hingga puluhan kali lipat.

Dalam salah satu contoh, ia menyebutkan bahwa nilai kelapa yang semula hanya sekitar Rp3.000 per butir berpotensi meningkat menjadi Rp40.000-Rp50.000 per butir apabila diolah menjadi produk seperti santan atau air kelapa.

Lebih lanjut, Amran mengatakan bahwa hilirisasi komoditas pertanian seperti kelapa, minyak kelapa sawit, dan gambir berpotensi menghasilkan nilai tambah ekonomi hingga sekitar Rp10 ribu triliun.

Penguatan produksi dan tata niaga dinilai menjadi kunci agar kelapa dapat menjadi komoditas hilirisasi perkebunan rakyat yang berkelanjutan sekaligus mendukung pertumbuhan industri olahan dan ekspor produk bernilai tambah.