Mentan Amran Ancam “Blacklist” Penyedia Benih Nakal di Indonesia

JAKARTA - Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, mengancam akan menindak tegas seluruh perusahaan penyedia benih yang terbukti berbuat curang dalam proyek pengadaan nasional. Langkah disiplin yang sangat agresif ini ditempuh demi mengamankan kesuksesan agenda swasembada pangan yang dicanangkan oleh kepala negara.

Pernyataan keras tersebut disampaikan langsung dalam pertemuan koordinasi nasional, sebagaimana dilansir dari Youtube Kementerian Pertanian RI, Senin (22/6).

Dalam kesempatan itu, pihak kementerian secara terbuka menggandeng Satgas Pangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta jajaran TNI-Polri untuk mengawal distribusi.

Mentan tidak akan segan menempuh jalur hukum dan memasukkan perusahaan-perusahaan nakal ke dalam daftar hitam permanen apabila ditemukan pengurangan kualitas ataupun kuantitas komoditas. Pengawasan di lapangan akan dipimpin secara langsung oleh jajaran menteri dan tim khusus tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada mitra.

Sanksi pemutusan kontrak secara sepihak juga langsung dijatuhkan kepada perusahaan yang kedapatan memalsukan performa kinerja di beberapa wilayah luar daerah. "Kalau Anda bermasalah, satu di-blacklist, yang kedua proses pidana, dan yang cek adalah saya langsung," kata Amran saat memberikan arahan keras kepada seluruh pengusaha.

Kementerian Pertanian juga melarang keras praktik pemberian komisi ilegal atau pencatutan nama pejabat tertentu demi mendapatkan keistimewaan dalam proses tender proyek. Komitmen pemberantasan korupsi ini sejalan dengan arahan Presiden RI yang menginstruksikan penyikatan total tanpa kompromi terhadap segala bentuk penyimpangan anggaran negara.

Para pengusaha yang hadir di dalam ruangan diimbau untuk segera melaporkan segala bentuk intimidasi ataupun pemerasan melalui nomor pengaduan khusus. Sistem keterbukaan ini diharapkan mampu menjaga iklim kompetisi usaha bisnis yang sehat dan bersih di sektor perkebunan nasional.

"Jangan coba-coba apa tidak sesuai jumlahnya, apalagi yang seperti terjadi di Sulut," ujar Amran seraya mengingatkan para direktur wilayah untuk mengecek laporan fisik secara berkala. Proyek pertanian strategis senilai sembilan koma sembilan triliun rupiah ini ditargetkan berjalan bersih dari segala macam bentuk intervensi mafia.

Seluruh nomor kontak pribadi penyedia jasa kini telah diserahkan secara resmi kepada lembaga KPK untuk dimonitor dan disadap demi pencegahan rasuah. Transparansi total pada sistem administrasi internal ini menjadi komitmen mutlak Kementan demi melindungi masa depan hajat hidup jutaan petani Indonesia. ils/I-1