Jaga Daya Beli Masyarakat, GPM Tetap Diperluas

JAKARTA – Gerakan Pangan Murah (GPM) merupakan instrumen strategis pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan memperkuat daya beli masyarakat, terutama saat terjadi gejolak pasokan atau kenaikan harga bahan pangan.

Melalui penyediaan komoditas pokok dengan harga yang lebih terjangkau, program ini membantu mengendalikan tekanan inflasi sekaligus memastikan akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan.

Dalam jangka panjang, efektivitas GPM juga bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha dalam menjaga kelancaran distribusi serta ketersediaan pasokan pangan di berbagai wilayah.

Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menegaskan Gerakan Pangan Murah (GPM) terus digencarkan bersama pemerintah daerah meski inflasi beras berhasil terjaga dalam dua tahun terakhir sebagai upaya menjaga stabilitas harga pangan di seluruh Indonesia.

"Kita syukuri beras tak lagi menjadi penyumbang utama (inflasi) 2 tahun terakhir. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Mendagri (Tito Karnavian) atas support-nya selama ini," kata Amran dalam rapat pengendalian inflasi sebagaimana keterangannya di Jakarta, Rabu (17/6).

Amran yang juga Menteri Pertanian mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, secara bulanan, tingkat inflasi beras tidak bergejolak dalam dua tahun terakhir. Inflasi beras yang terakhir cukup tinggi terjadi pada Mei 2024 di 3,59 persen.

Setelah itu, inflasi beras selalu berada lebih rendah dan stabil. Inflasi beras memang sempat berfluktuasi pada Juli 2025, tapi hanya 1,35 persen saja. Terbaru, inflasi beras di Mei 2026 berada di 0,38 persen.

Guna menjaga stabilisasi harga beras di tingkat konsumen agar terus terjaga, Amran meminta seluruh pemerintah daerah dapat menggencarkan program pasar murah. Tidak hanya beras, tapi juga diharapkan dapat mendongkrak harga telur ayam dan daging ayam di tingkat peternak.

"Kami mohon seluruh gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia, kalau perlu dengan Bulog, kita aktifkan pasar murah. Beras, ayam, telur. Kalau ayam dengan telur, ini terendah, sangat murah. Kalau bisa, Bulog membantu dan juga ID Food dengan pasar murah supaya menjadi 'offtaker' dari telur dan ayam," ujar Amran.

Adapun program pasar murah yang dikoordinasikan Bapanas bersama pemerintah daerah berupa Gerakan Pangan Murah (GPM).

Total GPM yang telah terlaksana sejak Januari sampai awal Juni tahun ini tercatat sebanyak 5.308 kali di 37 provinsi dan lebih dari 350 kabupaten/kota. GPM akan terus-menerus dilaksanakan tanpa ada jeda.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan komoditas beras saat ini tidak termasuk komoditas penyumbang inflasi nasional secara bulanan sebagaimana yang dilaporkan BPS.

"Good news-nya adalah bahan pokok yang utama seperti beras, itu tidak masuk dalam komoditas penyumbang utama (inflasi) month to month (secara bulanan)," kata Tito.

Padahal, beras kerap menjadi komoditas penyumbang utama inflasi sehingga hal itu menjadi perhatian pemerintah karena merupakan kebutuhan utama masyarakat. Namun kini komoditas itu relatif cukup baik dan dijaga.

Meski demikian, Tito mengingatkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras secara mingguan masih bergerak dinamis.

Berdasarkan laporan BPS, IPH beras hingga minggu kedua Juni 2026 masih berada pada kategori sedang, sementara kenaikan harga yang lebih tinggi terjadi pada sejumlah komoditas hortikultura.

Menurutnya bawang merah menjadi komoditas dengan IPH tertinggi, disusul cabai merah, cabai rawit, dan bawang putih. Namun, ia menilai komoditas-komoditas tersebut bukan merupakan kebutuhan pokok utama masyarakat, sehingga dampaknya terhadap stabilitas harga pangan secara keseluruhan relatif lebih terbatas dibandingkan beras.

"Beras memang ada beberapa daerah yang naik (IPH), tapi naiknya sedikit 116 kabupaten kota. (IPH beras) yang turun juga ada 50 kabupaten kota. (Jadi) good news-nya, beras bagus," tambah Tito.

Kendati tingkat inflasi beras cukup rendah di sisi hilir tidak menandakan kesejahteraan petani yang terhimpit. Menurut data BPS, indeks Nilai Tukar Petani (NTP) secara umum pada Mei 2026 meraih indeks tertinggi dalam beberapa tahun terakhir di 127,73.

Sementara indeks NTP Tanpa Perikanan juga semakin tinggi hingga telah menyentuh 128,49 pada Mei 2026. Indeks NTP Tanpa Perikanan tersebut meningkat drastis terhadap rekor sebelumnya yang pernah mencapai 126,11 di Desember 2025.

Begitu pula, indeks NTP Subsektor Tanaman Pangan yang pada Mei berada di 113,79 dan menjadi indeks tertinggi di tahun 2026 ini.

Untuk lebih spesifik lagi, indeks harga yang diterima petani padi di Mei 2026 pun juga semakin bergerak positif menjadi 147,97 dan merupakan yang tertinggi dalam 7 tahun terakhir.