Daftar Bansos Digital! Kemkomdigi Ingatkan: Jaga Data Pribadi, Jangan Sampai Disalahgunakan

JAKARTA-Ratusan warga memadati Aula Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jumat (12/6) untuk mengikuti sosialisasi dan pendaftaran Program Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos). 

Kegiatan ini bertujuan memperbaiki akurasi data penerima bantuan sosial. Dengan data yang akurat, pemerintah bisa memastikan bantuan sampai ke warga yang benar-benar membutuhkan dan mencegah penyalahgunaan.

Dalam kunjungan jurnalistik Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), media diajak melihat langsung proses sosialisasi, demo penggunaan Portal Perlinsos, hingga pendaftaran warga di lapangan.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, menegaskan digitalisasi Perlinsos hadir agar tidak ada warga berhak yang terlewat dari pendataan. Namun ia menekankan, kemudahan digital harus dibarengi kewaspadaan terhadap keamanan data pribadi.

“Digitalisasi Perlinsos membantu negara mengenali kondisi warganya dengan lebih baik sehingga bantuan dapat diberikan tepat sasaran. Tapi saya ingatkan, jaga baik-baik data pribadi Anda. Jangan berikan data, kode OTP, atau kata sandi ke orang yang tidak dikenal. Jangan percaya kalau ada yang minta imbalan dengan alasan mempercepat pencairan bantuan,” ujar Fifi.

Ia menjelaskan, modus penipuan mengatasnamakan bansos marak terjadi. Penjagaan data pribadi jadi kunci agar bantuan tidak disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, menambahkan perbaikan dan integrasi data jadi agenda penting reformasi perlindungan sosial nasional. Saat ini pemerintah mengonsolidasikan DTKS, Regsosek, dan P3KE menjadi basis data terpadu.

Menurut Robben, masih ada sekitar 365.348 warga Surabaya yang belum terklaster dalam desil kesejahteraan. Data yang akurat akan membuat intervensi pemerintah lebih tepat sasaran dan meminimalkan celah penyalahgunaan.

“Data yang semakin akurat akan membuat intervensi pemerintah menjadi lebih tepat. Karena itu diperlukan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, pendamping, dan masyarakat untuk memastikan setiap warga terpetakan dengan baik dan datanya aman,” kata Robben.

Koordinator Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Rahmat Andika, menjelaskan Portal Perlinsos dirancang mempercepat pendaftaran dan verifikasi melalui identitas digital serta pertukaran data antar-kementerian yang terintegrasi.

“Portal Perlinsos memungkinkan masyarakat mendaftar langsung sehingga proses verifikasi lebih cepat dengan dukungan interoperabilitas data antarlembaga. Semua proses ini tetap mengutamakan keamanan dan perlindungan data pribadi warga,” jelas Rahmat.

Surabaya menjadi salah satu dari 42 daerah percontohan implementasi Program Digitalisasi Perlinsos. Capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) masyarakat Surabaya tercatat 99,67%, sementara agen Perlinsos Digital sudah 100% aktif.

Pemerintah berharap digitalisasi Perlinsos membuat pendataan lebih akurat, transparan, inklusif, sekaligus aman dari penyalahgunaan. Sinergi pemerintah pusat, daerah, media, dan masyarakat jadi kunci keberhasilan transformasi digital perlindungan sosial yang berorientasi pada kebutuhan warga dan keamanan data.