Tinjau Layanan Perizinan, Menteri PAN-RB Kagumi Kecepatan Mal Pelayanan Publik DKI

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyantini, mengapresiasi kualitas pelayanan yang diberikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Provinsi DKI Jakarta. Menurutnya, MPP DKI Jakarta layak menjadi etalase pelayanan publik nasional karena menghadirkan layanan yang terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Apresiasi tersebut disampaikan Rini saat meninjau langsung layanan perizinan dan nonperizinan di MPP DKI Jakarta, Kamis (11/6). Dalam kunjungan itu, ia didampingi Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Uus Kuswanto, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta, Heru Hermawanto.

Rini mengatakan kehadiran MPP merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Melalui integrasi berbagai layanan dalam satu lokasi, masyarakat tidak lagi harus berpindah-pindah tempat untuk mengurus kebutuhan administrasi maupun perizinan.

"Tentunya Mal Pelayanan Publik ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk mempermudah atau mendekatkan layanan kepada masyarakat. Jadi masyarakat tidak dipersulit lagi untuk mendapatkan layanan, karena semua layanan yang diperlukan masyarakat diintegrasikan di dalam satu tempat yang kita namakan Mal Pelayanan Publik," ujar Rini.

Ia menilai MPP DKI Jakarta telah menerapkan konsep pelayanan omnichannel yang menjadi kebijakan Kementerian PAN-RB. Konsep tersebut memungkinkan masyarakat mengakses layanan melalui berbagai saluran, baik secara tatap muka, layanan jemput bola, anjungan pelayanan mandiri, maupun layanan berbasis digital.

Menurut Rini, penerapan sistem tersebut memberikan kemudahan sekaligus fleksibilitas bagi masyarakat dalam memperoleh layanan pemerintah. Dengan berbagai pilihan kanal layanan, warga dapat memilih cara yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.

"Mal Pelayanan Publik DKI ini sudah melaksanakan apa yang menjadi kebijakan yang dicanangkan oleh Kementerian PAN-RB, yaitu pelayanan publik yang bersifat omnichannel, jadi layanan tatap muka, kemudian layanan jemput bola, layanan dengan anjungan, dan termasuk layanan digital," katanya.

Selain integrasi layanan, Rini juga mengapresiasi kecepatan penyelesaian sejumlah layanan yang tersedia di MPP DKI Jakarta. Berdasarkan hasil peninjauannya, beberapa layanan dapat diselesaikan hanya dalam waktu sekitar 15 menit dengan sistem antrean yang tertata dan terukur.

"Tadi kita sudah lihat bagaimana masyarakat dimudahkan, rata-rata ada yang bisa diselesaikan dalam 15 menit. Kemudian antrean pun sudah ada nomornya, kemudian mereka langsung dilayani. Tentunya kita berharap bahwa dengan adanya Mal Pelayanan Publik ini, masyarakat mendapatkan layanan atau kepastian layanan yang betul-betul tuntas," tuturnya.

Rini menambahkan kualitas layanan yang dimiliki MPP DKI Jakarta dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain di Indonesia. Menurutnya, fokus utama pelayanan publik harus diarahkan pada pengalaman masyarakat sebagai pengguna layanan.

"Mal Pelayanan Publik DKI ini bisa menjadi etalase daripada pelayanan publik nasional. Jadi kualitas Jakarta ini tentunya selalu menjadi rujukan dari pemda-pemda yang lain. Yang paling penting itu masyarakat bisa merasakan bagaimana layanan yang dilakukan oleh Pemda DKI ini difokuskan kepada user experience dari masyarakat," ucapnya.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP DKI Jakarta, Heru Hermawanto, menjelaskan MPP merupakan bagian dari transformasi pelayanan publik yang terus dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Selain mengintegrasikan layanan dalam satu tempat, MPP juga mendorong perubahan budaya kerja birokrasi agar lebih responsif, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan warga.

"Kami ingin masyarakat merasakan langsung manfaat nyata dari reformasi birokrasi. Tidak hanya mudah dalam mengurus izin atau dokumen, tetapi juga tumbuh keyakinan bahwa pemerintah hadir dengan pelayanan yang profesional dan berintegritas," ujar Heru.

Ia menegaskan DPMPTSP DKI Jakarta akan terus meningkatkan kualitas layanan sesuai arahan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat memperoleh kepastian layanan, sementara pelaku usaha mendapatkan kemudahan dalam proses perizinan.