Kenaikan Harga Pertamax: Saat Pendapatan Stagnan, Harga Energi Justru Melambung

Kenaikan harga Pertamax berpotensi menekan daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah, sehingga mengancam laju konsumsi yang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.

JAKARTA – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, seperti Pertamax hingga sekitar 32 persen berpotensi memberikan tekanan tambahan terhadap daya beli masyarakat, terutama kelompok kelas menengah yang selama ini menjadi penopang konsumsi domestik. Meski Pertamax umumnya digunakan oleh kalangan tertentu, dampak kenaikan harga energi dapat menjalar ke berbagai sektor melalui peningkatan biaya transportasi dan distribusi barang.

Di tengah ketidakpastian ekonomi dan masih terbatasnya pertumbuhan pendapatan masyarakat, lonjakan harga BBM berisiko memperbesar beban pengeluaran rumah tangga. Selain itu, kenaikan tersebut juga dapat menggerus konsumsi masyarakat yang selama ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Mulai 10 Juni 2026, Pertamina menaikkan harga Pertamax (RON 92) menjadi 16.250 rupiah per liter dari 12.300 rupiah per liter, sementara Pertamax Green (RON 95) naik menjadi 17.000 rupiah per liter dari 12.900 rupiah. Namun, harga BBM nonsubsidi lainnya tetap, seperti Pertamax Turbo (RON 98) di 20.750 rupiah per liter, Dexlite (CN 51) di 23.000 rupiah per liter, dan Pertamina Dex (CN 53) di 24.800 rupiah per liter.

Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar menyatakan anggapan bahwa kenaikan harga Pertamax hanya berdampak pada kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan. Pengguna BBM RON 92 juga berasal dari kalangan kelas menengah dan kelompok rentan yang mengandalkan kendaraan pribadi untuk menunjang aktivitas sehari-hari, mulai dari pekerja kantoran, guru, pengemudi ojek online, hingga pelaku usaha kecil.

Karena itu, kenaikan harga yang cukup signifikan berpotensi menambah beban pengeluaran rumah tangga serta mengurangi kemampuan konsumsi kelompok yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi nasional. "Ketika margin kenaikannya terlalu jauh, opsinya adalah membayar lebih mahal, atau turun ke Pertalite. Turun ke Pertalite juga berarti memperbanyak jumlah pengguna Pertalite yang selama ini mendapatkan subsidi dari Pemerintah,” kata Media di Jakarta, Rabu (10/6).

Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda, menilai kenaikan harga Pertamax tanpa penyesuaian harga Pertalite berpotensi mendorong perpindahan konsumsi ke BBM subsidi. Kondisi ini dapat meningkatkan permintaan Pertalite dan memperbesar beban subsidi energi pemerintah.

Keterbatasan Fiskal

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira menilai kenaikan harga Pertamax mencerminkan semakin terbatasnya ruang fiskal pemerintah di tengah tingginya beban pembayaran utang, tekanan penerimaan pajak, dan kebutuhan belanja negara yang besar. Menurutnya, pelemahan nilai tukar rupiah turut memperparah tekanan terhadap APBN karena meningkatkan biaya impor BBM dan beban subsidi energi.

“Utang jatuh tempo dan kewajiban bunga menembus 1.434 triliun rupiah, tahun ini salah satu puncak pembayaran utang. Outlook penerimaan pajak shortfall diperkirakan 300-340 triliun rupiah, dan kebutuhan belanja program masih besar. Pemerintah sudah kehabisan amunisi menjaga harga energi tetap stabil,” jelas Bhima.

Di sisi lain, pemerintah membantah besarnya dampak kenaikan harga BBM jenis Pertamax terhadap perekonomian. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai dampak kenaikan harga Pertamax terhadap perekonomian secara umum akan relatif terbatas karena BBM tersebut tidak banyak digunakan untuk angkutan barang yang berpengaruh langsung terhadap distribusi dan harga kebutuhan pokok.

Dia juga menegaskan pemerintah berkomitmen menjaga ketersediaan kuota BBM bersubsidi, termasuk melalui pengawasan penyaluran seperti sistem nozzle control dan mekanisme lain yang akan disiapkan pemerintah.

Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai kenaikan harga Pertamax berpotensi mendorong inflasi, meski besaran dampaknya masih perlu dihitung lebih lanjut. Menurutnya, karena Pertamax merupakan BBM nonsubsidi yang mengikuti mekanisme pasar dan lebih banyak digunakan masyarakat dibanding sektor industri, tekanan inflasinya diperkirakan tidak sebesar kenaikan harga BBM yang berkaitan langsung dengan aktivitas produksi dan distribusi.

Dia menambahkan pemerintah tengah menyiapkan berbagai stimulus dan insentif untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah potensi dampak kenaikan harga energi.