Energi Surya Harus Jadi Andalan! IESR Ungkap Pentingnya Pembangunan PLTS

JAKARTA - Institute for Essential Services Reform (IESR) menyatakan rencana pemerintah membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sekaligus menghentikan operasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) merupakan dua langkah tepat karena bisa mewujudkan kemandirian energi bangsa.

"Kami menilai pengumuman pembangunan PLTS 100 GW sebagai salah satu kebijakan paling progresif dalam pidato Presiden Prabowo," kata Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa, dalam keterangan, yang terkonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, IESR secara khusus menyambut baik penempatan kemandirian energi sebagai salah satu prioritas nasional dan berbagai kebijakan yang diarahkan untuk memperkuat transisi menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan.

Febby mengatakan bahwa target pembangunan PLTS 100 GW menunjukkan pengakuan pemerintah bahwa energi surya merupakan sumber energi yang paling melimpah, cepat dibangun, dan semakin kompetitif secara ekonomi untuk Indonesia.

"Rencana percepatan penghentian pembangkit diesel serta pengembangan PLTS berbasis desa juga merupakan langkah yang tepat untuk memperluas akses energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil impor," ujarnya.

IESR menilai apabila dipersiapkan dengan institusi yang kuat, perencanaan yang terintegrasi dan melibatkan partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah, serta direalisasikan secara konsisten, program ini berpotensi menjadi fondasi penting bagi peningkatan ketahanan energi nasional.

Selain itu, juga dapat pengurangan biaya pembangkitan listrik, serta penciptaan lapangan kerja baru di sektor energi bersih dan manufaktur rantai pasok energi surya.

Namun kata Febby, pengalaman menunjukkan bahwa keberhasilan transisi energi tidak ditentukan oleh besarnya target semata, melainkan oleh kesiapan implementasi.

Untuk merealisasikan PLTS 100 GW, ujar Febby, pemerintah perlu memastikan tata kelola yang baik, perlunya komando yang jelas dan pengelolaan program ini sebagai sebuah misi surya nasional.

"Perlu juga percepatan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi listrik, pengembangan sistem penyimpanan energi, reformasi perencanaan sistem kelistrikan nasional," katanya.

Tidak hanya itu, pemerintah juga perlu penyederhanaan regulasi dan perizinan, skema pembiayaan yang menarik bagi sektor swasta dan lain sebagainya.

"IESR memandang bahwa target yang ambisius ini harus segera diterjemahkan ke dalam peta jalan yang jelas, lengkap dengan target tahunan, sumber pembiayaan, serta mekanisme pengawasan pelaksanaannya," ujarnya menambahkan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah akan membangun PLTS berkapasitas 30 gigawatt (GW) dan menghentikan operasi PLTD berbahan bakar minyak diesel sebesar 13 GW pada 2026.

Dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya saat Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026), Prabowo mengatakan pembangunan PLTS tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kemandirian energi nasional.

Presiden mengatakan Indonesia memiliki potensi energi surya yang besar karena mendapatkan sinar Matahari hampir sepanjang tahun.

Kondisi tersebut dinilai dapat dimanfaatkan untuk menyediakan listrik, terutama di wilayah terpencil.

“Tidak masuk akal jika pulau-pulau terpencil kita terus menunggu kapal pembawa BBM solar untuk memperoleh listrik. Ongkos ekonominya terlalu tidak efisien,” ujarnya.