PLN Bersiap Ubah Peta Energi, PLTS 100 GW Masuk RUPTL Baru

JAKARTA – Pemerintah terus mendorong percepatan transisi energi nasional menuju sumber energi yang lebih bersih melalui rencana revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.

Kebijakan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional, tetapi juga membuka peluang investasi besar di sektor ketenagalistrikan.

Keberhasilan implementasinya akan bergantung pada kesiapan infrastruktur jaringan, kepastian regulasi, serta kemampuan menarik investasi jangka panjang untuk mendukung target dekarbonisasi Indonesia.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan merevisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 PLN untuk mendukung program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt (GW).

“Kita sudah tahu semua bahwa program 100 gigawatt itu sedang disiapkan strateginya seperti apa. Ketika bicara strategi, tentunya di sana kita bicara regulasinya. Nah, ini sekarang lagi disiapkan,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Harris ketika ditemui di Jakarta, Selasa (9/6).

Harris menyampaikan regulasi Indonesia mengamanatkan agar pembangkit-pembangkit listrik yang akan dibangun untuk masuk ke jaringan listrik atau grid harus direncanakan di dalam RUPTL.

Oleh karena itu, lanjut Harris, nantinya PLTS 100 GW akan dimasukkan ke RUPTL.

“RUPTL yang ada itu kan tidak dilarang untuk dilakukan revisi, ya. Tergantung dari kebutuhan apakah sekarang atau tahun depan,” ucap dia.

Harris pun mengatakan sudah terjalin komunikasi dengan pemangku kepentingan seperti PLN ihwal PLTS 100 GW tersebut.

“Oh, tentu (komunikasi dengan PLN),” kata Harris.

Pemerintah menyiapkan tahap awal pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 17 GW sebagai bagian dari proyek besar PLTS 100 GW yang tengah didorong dalam mendukung transisi energi nasional.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sudah menyiapkan 24 ribu hektare lahan di Pulau Jawa untuk mendukung program Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GW.

Wakil Menteri ESDM Yuliot menyampaikan untuk infrastruktur seperti transmisi dan ketersediaan gardu induk milik PLN, Pemerintah akan menghubungkannya dengan pembangkit yang berlokasi di lahan seluas 24 ribu hektare tersebut.

Yuliot menyampaikan pada tahap awal, Kementerian ESDM melakukan percepatan untuk 17 GW terlebih dahulu.